Mahasiswa Unimal Tuding Pemerintah Aceh Kangkangi Rakyat dengan Anggaran Mobil Dinas Ratusan Miliar

LHOKSEUMAWE, Gempardata.com — Baru-baru ini Pemerintah Aceh anggarkan 100 Miliar untuk pengadaan mobil dinas sebanyak 172 unit yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA.

Hal tersebut terungkapkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP (www.sirup.lkpp.go.id).

https://gempardata.com/

Atas dasar itulah di soroti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, menurutnya bahwa Pemerintah Aceh tak mampu efisiensi anggaran.

Arwan Syahputra, Departeman Advokasi dan Kajian Strategis Bem FH Unimal mengatakan, pada Gempardata.com bahwa pemerintah tidak bisa efisiensi anggaran mana yang prioritas. “Di sini kita dinilai dalam penggunaan P-APBA 2019, seharusnya ada efisiensi yakni skala prioritas, kami rasa untuk pengadaan mobil dinas 100 miliar, ini terlalu mubazir” katanya. Selasa, (19/11/2019).

Menurutnya, dalam pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 atau P-APBA 2019 dengan komposisi pendapatan Rp15,457 triliun dan belanja Rp17,279 triliun baik nya digunakan seusai dengan kondisi masyarakat Aceh pada masa kini.

“Yakni bisa direalisasikan di bidang infrastruktur, seperti jalan akses provinsi, pengadaan untuk RTLH (Rumah tak layak huni, red) alokasi di bidang pendidikan, dan yang lainlah” tukas Arman.

Bahkan tegas Arman, dalam APBA juga ada fungsi alokasi yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah.

“Jadi kalau untuk mobil dinas sebanyak 100 M, ini mubazir anggaran, jelas kita nilai Pemerintah Aceh disini durhaka pada rakyat” tandasnya.

“Durhaka dalam tak aspiratif, yang bahkan mengangkangi kondisi sosiologis masyarakat Aceh saat ini” tegasnya menambahkan.

Terkait permasalahan ini, pihaknya berharap agar DPRA memanggil Pemerintah Aceh dengan Hak interpelasi nya.

“DPRA punya Hak interpelasi yang bisa meminta pertanggungjawaban pada Pemerintah Aceh, kita harapkan agar segera memanggil pemerintah Aceh di sini karena kita menilai Pemerintah telah boros anggaran” pungkasnya. (mzh/why)

https://gempardata.com/