Oleh ; Meitya Rahma
Pajak merupakan pemasukan kas negara di negri kpaitalis. Hampir semua termaduk obyek pajak. Mulai dari pajak kendaraan, sampai kita makan di hotel atau rumah makanpun terkena pajak. Bayangkan negri ini pastinya kaya dengan pajak. Yang menjadi obyek pajak memang semua warga negara. Dari rakyat kecil sampai rakyat ekonomi atas. Namun sejatinya, rakyat ekonomi lemahlah yang justru menopang pajak. Karena wajib pajak pada ekonomi kelas atas, seperti pengusaha, pejabat yang memiliki harta melimpah justru menghindar dari pajak. Beberapa pekan yang lalu hangat dibicarakan adanya data Pandora papers. Kotak Pandora merupakan sebuah data yang berisi tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh orang kaya, konglomerat, pejabat yang merugikan negara. Konsorsium jurnalis investigasi internasional mengungkapkan skandal penghindaran pajak yang dilakukan oleh 35 pemimpin negara dan ratusan pejabat hingga artis dunia. Banyak dari mereka menggunakan perusahaan cangkang ( perusahaan tanpa operasi bisnis aktif atau aset yang signifikan). untuk menyembunyikan hartanya. Indonesia sendiri, terdapat nama dua Menteri yakni Luhut B. Pandjaitan dan Airlangga Hartaro dalam dokumen tersebut. Meski keduanya telah menyanggah, tetapi hingga kini media masih mem-blow up hal itu (akurat.co,9/10/2021). Pandora Papers mengungkap bagaimana cara orang-orang kaya tersebut menyembunyikan asset dan kekayaan mereka untuk menghindar dari pembayaran pajak.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan bahwa data Pandora Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalis mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan orang kaya global konglomerat dan pejabt diduga merugikan negara-negara asal. Dampak dari penggelapan pajak tersebut berkontribusi terhadap rendahnya rasio perpajakan,” kata Anis dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (akurat.co,9/10/2021). Mengenai rasio perpajakan di Indonesia sendiri, Anis mengingatkan bahwa rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibanding dengan negara kawasan Asia Pasifik. Indonesia berdasarkan LHKPN rasio pajak hanya 9,8 persen di 2020 dan 10,2 di 2019. Untuk itu menurut Anis, sangat penting untuk fokus memperbaiki rasio perpajakan mengingat kondisi fiskal yang semakin berat, apalagi dengan utang negara yang semakin membengkak. Anis juga mengkritik upaya meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikkan PPN yang akan membebani rakyat. Ia berpendapat jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal pulih, harus dimulai dengan memperbaiki sistem perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan (akurat.co,9/10/2021). Dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi kinerja pemungutan pajak.
Pandora mengingatkan pada sebuah mitologi Yunani. Pandora digambarkan sebagai seorang perempuan yang membuka kotak untuk menyimpan semua keburukan manusia. Wabah penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, cemburu, kelaparan dan berbagai malapetaka lainnya. Semua keburukan ini menyebar ke seluruh dunia dan manusia terjangkiti kenurukan ini. Berdasarkan mitologi Yunani ‘Kotak Pandora’ memiliki makna sumber masalah besar dunia. Skandal pajak dalam Pandora Papers yang tengah menghebohkan dunia seolah sedang mencerminkan mitos Yunani tadi. Pandora Papers merupakan skandal pajak terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Pandora Papers mengungkap kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi orang-orang kaya di lebih dari 200 negara yang merugikan banyak pihak. Terutama negara yang kehilangan sumber pendapatannya berupa pajak.
Negara yang mengandalkan pajak sebagaimana yang ada dalam sistem demokrasi memanglah tidak akan maju. Karenanya, pajak yang seharusnya dibebankan pada orang-orang kaya, kini beralih pada masyarakat biasa. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang menggelapkan pajak, malah sering kali mendapat pengampunan pajak. Maka beban pajak kemudian ada pada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah. Dalam situasi pandemi seperti ini ekonomi rakyat semakin terhimpit. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah apalagi membayar pajak. Maka mengandalkan pajak dari masyarakat kecil tentu tak akan mampu menopang ekonomi negara. Akhirnya, pemerintah mengambil langkah dengan berhutang pada luar negeri agar roda pemerintahannya dapat berjalan. Utang pada luar negri hanya membuat semakin kuatnya intervensi asing. Akhirnya kepentingan para pemilik modal menguasai perekonimian negri . Begitu juga para pejabat banyak yang menyalahgunakan wewenangnya. Kekayaan para pejabat terrlindungi dan terbebas dari pajak korupsi pun makin banyak. Akhirnya harta berputar pada segolongan elite kekuasaan. Ketimpangan antara si kaya dan miskin akan makin nyata. Inilah gambaran wajah sistim demokrasi kapitalisme. Membuat para penguasa sibuk mengurusi korporasi bukan lagi institusi yang melindungi dan pengurusi rakyat.
Berbagai problematika diatas, umat sesungguhnya umat butuh satu pemimpin yang dapat menyelesaikan problem tersebut. Islam hadir dengan seperangkat aturan yang bisa menyelesaikan problematika di masyarakat. Jika kapitalisme memposisikan negara regulator, Islam memiliki prinsip negara memiliki peran sebagai sentral dalam menyelesaikan seluruh permasalahan. Sistem ekonomi Islam, misalnya, tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama APBN. Islam juga mengharamkan individu ataupun perusahaan apalagi swasta asing menguasai kepemilikan umum seperti SDA. Yang lebih penting lagi, sistem politik Islam yang menerapkan syariat Islam akan menghilangkan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menjadikan kebijakan negara independen tanpa campur tangan pihak swasta asing. Sebenarnya dunia butuh sistim yang baru agar tidak ada yang tersimpan di Kotak Pandora. Tak ada lagi keburukan- keburukan maupun skandal skandal yang merugikan masyarakat. Sistem yang terbukti membersihkan Kotak Pandora ini hanyalah sistim Islam yang menerapkan ayariah Islam.
Agar Tak Ada Lagi Yang Tersimpan di Kotak Pandora
