Jakarta – GemparData.com,- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menetapkan tiga bidang strategis untuk memperkuat efektivitas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penataan ini menempatkan politik, hukum dan keamanan; kesejahteraan sosial; serta ekonomi dan keuangan sebagai tiga medan utama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari Rapat Pleno Kedua Wantimpres di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Tiga bidang yang dibentuk masing-masing diketuai Agum Gumelar untuk Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pratikno untuk Bidang Kesejahteraan Sosial, serta Chairul Tanjung untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Perubahan tersebut menyederhanakan struktur periode sebelumnya yang terdiri atas empat komisi, yakni Politik, Hukum dan HAM; Pertahanan dan Keamanan; Kesejahteraan Rakyat; serta Ekonomi dan Keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyederhanaan menjadi tiga bidang diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, mempertajam analisis persoalan nasional, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah. Namun, efektivitas penataan tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh kualitas pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden dan relevansinya terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diketuai Agum Gumelar. Berdasarkan susunan dalam materi awal, bidang ini beranggotakan Bambang Soesatyo, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf.
Bidang ini berfokus pada stabilitas politik, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pertahanan negara, dan keamanan nasional. Tantangan yang menjadi perhatian mencakup dinamika geopolitik, ancaman siber, disinformasi, penyalahgunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta kejahatan lintas negara.
Koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan berjalan secara terpadu. Selain menjaga stabilitas nasional, bidang ini diharapkan turut mendorong kepastian hukum, profesionalisme aparat, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Tantangan strategisnya adalah memastikan stabilitas berjalan seiring dengan penegakan hukum yang adil, perlindungan hak warga negara, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Rekomendasi yang dihasilkan perlu mampu mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini sekaligus menawarkan alternatif penyelesaian yang terukur.
2. Bidang Kesejahteraan Sosial
Bidang Kesejahteraan Sosial diketuai Pratikno. Susunan anggota dalam materi awal mencakup Dato’ Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.
Bidang ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ruang lingkup pembahasannya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan desa, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan.
Efektivitas program pemerintah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi desa, dan penguatan UMKM perlu dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran atau jumlah program yang dijalankan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM.
Karena itu, pertimbangan strategis pada bidang ini perlu membantu Presiden mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, memperbaiki ketepatan sasaran, dan memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih merata.
3. Bidang Ekonomi dan Keuangan
Bidang Ekonomi dan Keuangan diketuai Chairul Tanjung. Berdasarkan materi awal, anggotanya meliputi Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.
Bidang ini memiliki cakupan lintas sektor yang luas, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter, investasi, industri, perdagangan, hilirisasi, infrastruktur, hingga ketahanan pangan dan energi.
Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan institusi strategis yang relevan dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan keuangan. Koordinasi dengan kementerian serta lembaga lain juga diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan investasi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas nasional.
Salah satu tantangan utama adalah memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Investasi perlu mendorong terbentuknya industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, sedangkan hilirisasi harus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Penguatan ketahanan pangan dan energi, efisiensi logistik, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Di tengah dinamika ekonomi global, rekomendasi yang dibutuhkan tidak cukup berupa pemetaan peluang investasi atau daftar proyek prioritas. Analisis juga perlu menjelaskan hambatan struktural yang dihadapi dunia usaha, daya saing industri, kualitas lapangan kerja, serta distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi.
Sinergi Tiga Bidang Menjadi Penentu
Ketiga bidang tersebut memiliki fokus berbeda, tetapi persoalan yang ditangani saling berkaitan. Ketahanan energi, misalnya, tidak hanya menyangkut ketersediaan pasokan, tetapi juga distribusi, biaya produksi, inflasi, dan daya beli masyarakat.
Demikian pula pengangguran yang berkaitan dengan investasi, kebutuhan industri, kualitas pendidikan, dan kompetensi tenaga kerja. Penanganan kemiskinan membutuhkan keterpaduan kebijakan ekonomi, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.
Karena itu, efektivitas pembidangan Wantimpres tidak cukup diukur dari pembagian tugas administratif. Hal yang lebih penting adalah kemampuan setiap bidang mengidentifikasi akar persoalan, mengolah data yang akurat, dan menyusun alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan Presiden.
Koordinasi lintas bidang diperlukan agar rekomendasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan ekonomi perlu memperhitungkan dampak sosial dan stabilitas nasional, sementara kebijakan hukum dan keamanan perlu mempertimbangkan kepastian usaha, perlindungan hak masyarakat, dan kepentingan publik.
Dalam konteks tersebut, Wantimpres menghadapi tantangan untuk memastikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden tidak berhenti pada pemetaan persoalan, tetapi juga memuat pilihan kebijakan, konsekuensi, risiko, serta langkah penyelesaian yang dapat ditindaklanjuti.
Penetapan tiga bidang strategis ini menjadi awal dari penataan kerja Wantimpres. Ukuran keberhasilannya terletak pada kualitas rekomendasi, kemampuan membaca persoalan lintas sektor, dan kontribusinya terhadap pengambilan keputusan pemerintah.
Pada akhirnya, politik, kesejahteraan, dan ekonomi merupakan tiga medan ujian yang saling berhubungan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sinergi ketiganya diharapkan memperkuat fungsi Wantimpres dalam mendukung keputusan Presiden yang berorientasi pada kepentingan nasional, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. (by)
Penulis : By
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://gempardata.com/
