SUMENEP – GemparData.com,- Dalam upaya memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah desa pada kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di area Kantor Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Selasa (13/10/2026), dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Ir. Eri Susanto, M.Si Rakor ini dihadiri sejumlah kepala desa, perangkat desa, serta pejabat terkait.
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan program BKK P-APBD 2026, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan prioritas di tingkat desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui kegiatan ini, pemerintah desa diharapkan dapat memahami mekanisme pelaksanaan bantuan, mulai dari perencanaan kegiatan, pemenuhan persyaratan administrasi, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Ir. Eri Susanto, M.Si memimpin jalannya koordinasi bersama para peserta guna memperkuat komunikasi dan memastikan pelaksanaan program berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat penting agar pelaksanaan program bantuan keuangan khusus dapat berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, dan kebutuhan prioritas masyarakat,” demikian pesan yang dapat ditekankan dalam pelaksanaan rakor tersebut.
Selain membahas aspek teknis dan administrasi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait apabila terdapat kendala dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui BKK P-APBD 2026.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan desa yang lebih terarah, tertib administrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan bantuan yang sesuai ketentuan juga menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Dengan digelarnya sosialisasi dan rakor BKK P-APBD 2026, Dinas PUTR Kabupaten Sumenep menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah pedesaan.
Ke depan, koordinasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membantu pemerintah desa melaksanakan program pembangunan secara efektif, sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Penulis : Mulki
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://gempardata.com/
