Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut menjadi awal proses konstitusional terkait pengakhiran jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurut dia, Gibran datang langsung menemui pimpinan MPR dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar MPR segera memprosesnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
Muzani menjelaskan, menurut keterangan Gibran, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui alasan di balik keputusan Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Gibran tidak menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangannya mengakhiri jabatan sebagai Wakil Presiden.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau hanya menyampaikan surat pengunduran diri,” ujar Muzani.
Makna Pernyataan Berhenti sebagai Wakil Presiden
Pernyataan Gibran yang menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden menarik dicermati dari perspektif komunikasi politik dan ketatanegaraan.
Dalam komunikasi kenegaraan, istilah berhenti, mengundurkan diri, dicopot, dan meletakkan jabatan memiliki penekanan berbeda.
Istilah berhenti menekankan berakhirnya suatu kedudukan atau mandat. Sementara mengundurkan diri lebih menegaskan adanya keputusan dari pejabat yang bersangkutan untuk meninggalkan jabatan.
Adapun dicopot menunjukkan adanya tindakan pemberhentian oleh pihak yang memiliki kewenangan. Sementara meletakkan jabatan mengandung nuansa keputusan sadar untuk menyerahkan mandat yang sedang diemban.
Dalam konteks Gibran, keterangan resmi Ketua MPR menyebut dokumen yang diserahkan merupakan surat pengunduran diri. Karena itu, istilah berhenti dapat digunakan untuk menggambarkan konsekuensi yang dituju, tetapi tidak boleh dianggap sebagai kutipan langsung dari isi surat sebelum dokumen aslinya diketahui.
Perbedaan istilah tersebut bukan sekadar persoalan bahasa. Pilihan kata dapat memengaruhi persepsi publik mengenai kehendak politik, alasan, dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
MPR Siapkan Mekanisme Penggantian
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran. Rapat tersebut akan dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Muzani mengatakan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden setelah MPR menyampaikan surat permintaan pengajuan calon.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi perkembangan politik, tetapi juga membawa konsekuensi ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusi.
Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri Gibran serta tahapan kelembagaan yang akan ditempuh untuk menentukan pengganti Wakil Presiden.
Pengakhiran jabatan yang diperoleh melalui pemilihan rakyat bukan sekadar persoalan pergantian pejabat. Di dalamnya terdapat mandat politik, tanggung jawab kenegaraan, dan kepastian hukum yang harus dijaga melalui konstitusi.
Penulis : By
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Pewarta
