Ambon – GemparData.com,-Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon mendesak Pengadilan Negeri (PN) Ambon segera mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau _inkracht van gewijsde_ terkait sengketa pengelolaan Universitas Darussalam (Unidar) Tulehu.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Umum PC IMM Kota Ambon, Sandi Tuhuteru, dalam pernyataan sikapnya di Ambon, Selasa (10/11/2026).
Sandi menilai, persoalan Unidar Tulehu tidak boleh terus berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Menurutnya, ketika suatu perkara telah melalui seluruh proses peradilan hingga inkracht, maka eksekusi menjadi bagian penting dari tegaknya supremasi hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen hukum. Kepastian hukum harus diwujudkan melalui pelaksanaan putusan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Sandi.
Ia menambahkan, lambannya eksekusi berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terhadap komitmen penegakan hukum.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu, sementara persoalan yang seharusnya memperoleh kepastian justru berlarut-larut,” ujarnya.
Islah Dinilai Tidak Boleh Abaikan Putusan
Selain eksekusi, IMM Ambon juga menyoroti proses islah atau perdamaian yang diajukan dalam penyelesaian konflik di lingkungan Unidar Tulehu.
Sandi mengatakan, upaya perdamaian pada dasarnya merupakan langkah yang baik. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara transparan, memiliki legitimasi yang jelas, dan tidak boleh mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkracht.
“Perdamaian tentu hal yang baik, tetapi jangan sampai dijadikan alasan untuk mengaburkan persoalan hukum. Setiap kesepakatan harus memiliki dasar dan legitimasi yang jelas serta tidak boleh mengesampingkan hak-hak pihak yang telah memperoleh kepastian hukum,” katanya.
IMM Ambon juga meminta agar berbagai dokumen yang dipersoalkan dalam proses islah dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut keabsahan, relevansi, dan dasar penggunaannya.
Menurut Sandi, persoalan legitimasi kepemimpinan Negeri Tulehu, penggunaan dokumen lama, hingga substansi kesepakatan perdamaian perlu dijelaskan secara objektif agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Transparansi penting untuk memastikan setiap kesepakatan tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak merugikan pihak yang memiliki kepentingan hukum,” jelasnya.
Lima Desakan IMM Ambon
Sandi menegaskan, persoalan Unidar Tulehu bukan hanya konflik internal yayasan. Persoalan itu juga menyangkut kepastian pengelolaan lembaga pendidikan, keberlangsungan aktivitas akademik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Atas dasar itu, PC IMM Kota Ambon menyampaikan lima desakan, yakni:
1. PN Ambon memberikan kejelasan perkembangan permohonan eksekusi putusan inkracht.
2. Pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan tidak membangun kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
4. Proses penyelesaian konflik dilakukan secara transparan, objektif, dan mengedepankan kepastian hukum.
5. Pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan pendidikan di Unidar Tulehu.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kami berharap PN Ambon dapat memberikan kepastian dan menjalankan kewenangannya secara profesional,” tutup Sandi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PN Ambon belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut.
Penulis : By
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://gempardata.com/
