Jakarta-GemparData.com,- Narasi arus utama tentang Pertamina dibangun di atas satu nama Ibnu Sutowo. Ia diabadikan sebagai arsitek, visioner, dan wajah perusahaan yang pernah menjadi macan ekonomi Indonesia. Namun, dibalik kekuatan ekonomi Pertamina pada 1970an dan kemampuannya menyumbang sekitar 70 persen devisa negara dan menguasai produksi minyak nasional, tidak lahir dari visi politik semata. Ia lahir dari kapasitas teknis yang memungkinkan kilang-kilang yang hancur berputar kembali, sumur-sumur minyak mengalir, dan ekspor perdana benar-benar terjadi. Kapasitas itu dipersonifikasikan oleh Brigjen TNI (Purn.) Johannes Marcus Pattiasina, seorang teknisi minyak yang menjadi perwira militer dan kemudian menjadi otak teknikal serta otak operasional di balik operasi Permina, cikal bakal Pertamina.
Kajian ini berargumen bahwa Pattiasina bukan sekadar “tokoh pendukung” dalam pendirian Pertamina. Ia adalah infrastruktur teknis kedaulatan energi Indonesia, kondisi tanpa syarat yang memungkinkan visi politik Ibnu Sutowo memiliki bahan material untuk diwujudkan. Tanpa Pattiasina, Permina akan tetap menjadi badan hukum tanpa produksi, dan Pertamina tidak akan pernah menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan. Penghapusan namanya dari narasi besar sejarah energi nasional bukanlah kelalaian administratif, melainkan kegagalan historiografis yang mengabadikan kekuasaan dan melupakan kompetensi.
Ketika PN Permina dibentuk pada 10 Desember 1957, perusahaan itu lahir dalam keadaan koma klinis, ada badan hukum, ada direksi, tetapi tidak ada produksi. Kilang-kilang di Pangkalan Brandan, Plaju, dan Cepu rusak parah akibat bumi hangus kolonial sebelum meninggalkan wilayah jajahannya, serta belum ada insinyur pribumi yang berpengalaman mengoperasikan kilang modern. Dalam kondisi ini, Pattiasina adalah satu-satunya orang Indonesia yang memiliki kombinasi pengalaman teknis lapangan dan legitimasi militer untuk memimpin rehabilitasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengalamannya bukanlah pengalaman biasa. Ia bekerja di BPM (anak perusahaan Royal Dutch Shell), ditempatkan di instalasi tangki minyak Tasikmalaya, lalu di NKPM/Stanvac di Plaju dan Sungai Gerong pusat pengolahan minyak terpenting di Sumatra Selatan. Ketika Jepang menduduki Palembang, ia menolak memperbaiki kilang di bawah pengawasan langsung tentara Jepang, pembangkangan ini berujung pada penyiksaan yang mematahkan tulang bahunya. Episode ini penting bukan karena heroisme personalnya, tetapi karena menunjukkan bahwa kompetensi teknisnya sudah teruji dalam kondisi ekstrem, dan bahwa ia telah mempertaruhkan tubuhnya untuk aset energi yang kelak menjadi milik bangsa.
Ketika Permina dibentuk, Pattiasina ditempatkan sebagai Direktur Teknik kemudian Wakil Direktur Utama dan langsung bergelut di lapangan, mengurus manajemen, perbaikan kilang, dan keamanan kawasan. Ia memimpin rehabilitasi kilang Plaju dan Sungai Gerong hingga akhirnya berproduksi kembali. Ia juga terlibat dalam pemulihan keamanan di Sumatra Utara, membawahi satu batalyon dari TT-II Sriwijaya di tengah ancaman DI/TII dan PRRI. Dalam konteks ini, Pattiasina bukan hanya seorang direktur, ia adalah komandan teknis di medan perang energi, tempat kilang adalah benteng dan pipa adalah jalur logistik yang harus dijaga.
Yang paling strategis, Pattiasina menyadari bahwa rehabilitasi fisik tidak cukup. Ia mendirikan sekolah lapangan di lokasi kilang untuk mengajar para prajurit Zeni Pioner dan pemuda desa menjadi operator, mekanik, dan teknisi. Ia juga dikreditkan sebagai pendidik generasi pertama insinyur minyak Indonesia. Ini adalah investasi sumber daya manusia yang jauh melampaui zamannya. Dalam kerangka ekonomi politik, Pattiasina tidak hanya membangun kembali modal fisik (kilang, pipa, instalasi) ia menciptakan modal manusia yang menjadi prasyarat bagi keberlanjutan industri. Tanpa langkah ini, Pertamina akan selamanya bergantung pada tenaga ahli asing sesuatu yang ironis bagi sebuah perusahaan negara yang lahir dari semangat nasionalisasi.
Pada 24 Mei 1958, Indonesia berhasil mengekspor minyak mentah pertamanya ke Jepang dengan kapal Shozui Maru, sekitar 1.700 Ton senilai kurang lebih 30.000 dolar AS. Keberhasilan ini tidak terjadi secara otomatis. Ia adalah hasil langsung dari kemampuan Pattiasina memastikan bahwa minyak benar-benar mengalir dari sumur ke kapal. Dalam narasi yang ada, keberhasilan pengapalan perdana ini menyebabkan Pattiasina ditawari posisi Direktur Teknik dan Eksploitasi Permina. Ia kemudian mendirikan Kantor Pusat di Pangkalan Brandan dan menyusun sendiri organisasi pengoperasian kantor.
Signifikansi ekspor perdana ini tidak boleh direduksi menjadi simbolisme. Dalam ekonomi politik energi, ekspor adalah momen kredibilitas ia membuktikan kepada pasar internasional, kepada pemerintah, dan kepada perusahaan asing bahwa Permina bukanlah entitas fiktif. Hanya selisih satu tahun dari pengiriman minyak perdana, Permina sudah dipercaya untuk membeli dua kapal tanker kecil dari Caltex secara kredit. Kepercayaan kreditur internasional tidak diberikan kepada badan hukum yang hanya memiliki legalitas ia diberikan kepada perusahaan yang terbukti mampu mengirimkan barang. Pattiasina adalah jaminan teknis di balik bukti tersebut.
Pada 1968, PT Pertamina resmi berdiri melalui penggabungan PN Permina, PN Pertamin, dan PN Permigan. Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Pertamina berkembang pesat, produksi minyak menembus 1,2 juta barel per hari, jauh melampaui kebutuhan domestik. Indonesia menjadi produsen minyak terbesar ke-11 di dunia, dan Pertamina menjadi salah satu dari 200 perusahaan terbesar di dunia. Puncaknya terjadi setelah embargo minyak Arab 1973 harga minyak melonjak, dan Pertamina menjadi pusat sumber daya keuangan yang luar biasa, dengan anggaran tahunan mencapai setengah dari anggaran pemerintah nasional.
Pada periode ini, minyak menyumbang sekitar 70 persen devisa negara dan 62 persen pendapatan pemerintah. Pertamina tidak hanya menjadi perusahaan minyak ia menjadi mesin fiskal negara, sumber modal bagi pembangunan nasional. Ia juga menjadi aktor dalam tata kelola kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract), yang pertama kali ditandatangani pada 1966 dan menjadi instrumen utama bagi negara untuk memperoleh bagian yang lebih adil dari produksi minyak.
Namun, kekuatan ekonomi Pertamina tidak boleh dipahami sebagai produk eksklusif dari kebijakan Sutowo. Fondasi teknis yang memungkinkan Pertamina menghasilkan minyak dalam jumlah besar dan karenanya menghasilkan devisa adalah fondasi yang dibangun oleh Pattiasina dan timnya pada tahun-tahun paling kritis 1957–1962. Tanpa kapasitas produksi, tidak ada minyak untuk dijual, tanpa minyak untuk dijual, tidak ada devisa dan tanpa devisa, tidak ada kekuatan ekonomi. Pattiasina adalah mata rantai pertama dalam rantai kausalitas ini, dan justru mata rantai yang paling tidak terlihat.
Kekuatan ekonomi Pertamina pada 1970-an mengandung paradoks yang tajam. Di satu sisi, ia adalah instrumen kedaulatan energi yang berhasil mengubah Indonesia dari negara yang bergantung pada perusahaan minyak asing menjadi negara yang mengendalikan produksi dan pendapatan minyaknya. Di sisi lain, kebebasan finansial yang luar biasa anggaran setengah APBN menciptakan sistem patronase politik dan ekspansi bisnis yang tidak terkontrol. Pada 1975, Pertamina gagal membayar utang jangka pendek sebesar 40 juta dolar AS kepada bank-bank Amerika, dan krisis keuangan pun meledak, utang resmi Pertamina diperkirakan melebihi 10 miliar dolar AS.
Krisis ini sering dibaca sebagai kegagalan manajemen Ibnu Sutowo. Namun, dari perspektif yang lebih dalam, krisis ini mengungkap dilema struktural dalam tata kelola sumber daya energi, ketika sebuah perusahaan negara memiliki kekuatan finansial yang setara dengan negara, dan ketika batas antara regulator dan operator kabur, maka akuntabilitas menjadi korban. Pattiasina, yang telah mengundurkan diri dari perusahaan pada 1971 sebelum ledakan minyak dan sebelum krisis tidak terlibat dalam fase ekspansi finansial yang berujung pada keruntuhan ini. Ia adalah tokoh dari fase fondasi, bukan fase spekulasi. Perbandingan ini penting, Pattiasina membangun dengan sumber daya terbatas dan fokus pada produksi. Fase berikutnya membangun dengan sumber daya melimpah tetapi kehilangan disiplin teknis dan fiskal.
Sebuah pertanyaan, mengapa Pattiasina Terlupakan?
Pertanyaan yang lebih tajam bukanlah “apakah Pattiasina berjasa”, melainkan mengapa jasanya nyaris tidak diakui secara resmi. Ada beberapa lapis penjelasan yang saling terkait.
Pertama, bias historiografi “great man”. Sejarah perusahaan dan sejarah nasional cenderung mengabadikan tokoh yang tampil di panggung politik dan diplomasi figur karismatik yang berbicara di depan presiden, parlemen, dan investor asing. Pattiasina adalah figur teknis yang lebih nyaman di lapangan daripada di ruang rapat, ia tidak membangun dinasti politik atau jaringan patronase yang biasanya menjadi prasyarat bagi kanonisasi sejarah. Ia mengundurkan diri pada 1971 dan disebut memilih menekuni dunia olahraga. Ketika ia pergi, jejak institusionalnya tidak terjaga secara sistematis. Pertamina kehilangan sosok berintegritas.
Kedua, pemisahan artifisial antara pendiri dan pembangun. Dalam narasi populer, pendiri Pertamina adalah mereka yang menandatangani dokumen pendirian dan menduduki kursi direksi utama. Padahal, sebuah perusahaan energi tidak didirikan oleh dokumen, ia didirikan oleh kemampuan mengoperasikan instalasi, mengelola risiko teknis, dan menghasilkan produk. Pattiasina adalah pendiri dalam arti yang paling material, ia adalah orang yang membuat perusahaan itu benar-benar ada sebagai entitas produksi, bukan sekadar entitas hukum.
Ketiga, kegagalan dokumentasi dan sejarah lisan. Banyak informasi tentang Pattiasina berasal dari sejarah lisan, wawancara dengan putrinya, dan artikel-artikel peringatan yang ditulis jauh setelah peristiwa. Tidak ada monografi akademik komprehensif tentang perannya, dan ia jarang muncul dalam kurikulum sejarah energi Indonesia. Ini adalah kegagalan institusi sejarah untuk merawat memori teknis, bukan sekadar kelalaian individu.
Mengapa Pattiasina Layak Menjadi Pahlawan Energi Nasional
Menetapkan Pattiasina sebagai Pahlawan Energi Nasional bukanlah upaya mengecilkan peran Ibnu Sutowo atau tokoh lain. Ini adalah koreksi proporsi sejarah dan redefinisi tentang apa yang dimaksud dengan pahlawan dalam bidang energi. Pahlawan energi tidak selalu datang dari kursi direksi utama atau panggung politik. Mereka bisa datang dari ruang mesin, dari sekolah lapangan di pinggir kilang, dan dari keberanian memperbaiki yang rusak ketika negara belum mampu membeli yang baru.
Dalam konteks kontemporer, teladan Pattiasina memiliki relevansi yang mendesak. Indonesia menghadapi transisi energi, kompleksitas teknis industri migas modern, dan tantangan membangun kedaulatan energi yang tidak hanya berbasis pada sumber daya alam, tetapi pada kapasitas manusia dan teknologi. Pattiasina adalah simbol bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara energi tidak dibangun oleh retorika, melainkan oleh kompetensi, integritas, dan kerja senyap nilai-nilai yang justru sering terpinggirkan dalam politik pencitraan.
Dengan demikian, menjadikan Brigjen JM Pattiasina sebagai Pahlawan Energi Nasional adalah langkah strategis untuk melengkapi kepingan sejarah yang telah lama hilang.(***)
Penulis : BY
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://gempardata.com/
