BERANIKAH SELURUH PENEGAK HUKUM PERIKSA HARTA SEMUA PEJABAT? UJI NYATA KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI

- Editorial Team

Jumat, 17 Juli 2026 - 10:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

By : Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn

Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI

Komitmen pemberantasan korupsi kembali diuji. Pertanyaannya sederhana: Beranikah seluruh aparat penegak hukum di Indonesia menelusuri harta kekayaan seluruh pejabat, dari pusat hingga daerah? Hal ini menjadi uijan nyata bagi komitmen pemberantasan korupsi yang menyengsarakan negara dan rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan dalam pidatonya: negara harus berani memberantas korupsi dan mafia hitam. Tidak ada kompromi. Tidak ada tebang pilih. Pesan itu disambut tepuk tangan oleh rakyat Indonesia dan menjadi harapan besar bagi kita semua.

Tapi kenyataan di lapangan, rakyat masih bertanya: kapan komitmen itu benar-benar dijalankan secara menyeluruh? Bukan hanya OTT yang viral, bukan hanya kasus yang ramai di media, tapi audit total terhadap seluruh penyelenggara negara. Pertanyaannya beranikah?

Data KPK mencatat, setiap tahun ada ribuan pejabat wajib lapor LHKPN. Tapi berapa banyak yang benar-benar ditelusuri kebenaran dan kewajarannya? Atas harta kekayaan para pejabat yang dilaporkan. Di sinilah letak ujian keberanian seluruh unsur penegak hukum.

Baca Juga:  Polsek Sapudi Polresta Sumenep Salurkan 3.600 Liter Air Bersih untuk 440 KK Terdampak Kekeringan

Jika hukum ingin benar-benar ditegakkan demi kemajuan bangsa, maka tidak boleh ada “zona aman”. Dari mulai Pejabat pusat, gubernur, bupati, walikota, kepala dinas, hingga lurah yang mengelola uang rakyat harus diperiksa dengan cara yang sama.

Prinsipnya tetap mengacu kepda equality before the law. Di mata hukum semua orang sama. Rakyat kecil bisa diproses karena korupsi bansos 2 juta. Kenapa pejabat dengan aset miliaran yang tidak wajar bisa lolos hanya karena tidak “sedang viral”?

Rakyat tidak minta tebang pilih. Rakyat minta pemerataan hukum. Hari ini yang ditangkap karena suka-tidak suka, besok yang aman karena dekat kekuasaan. Pola seperti ini yang membuat kepercayaan publik terkikis.

Padahal instrumennya sudah ada. Ada KPK, ada PPATK, ada BPK, ada Kejaksaan, ada Polri. Ada UU Tipikor, ada UU TPPU. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian politik dan keberanian institusional untuk menggunakan semua instrumen itu secara serentak.

Baca Juga:  Tinjau Lokasi Tambang MBLB, Satreskrim Polresta Sumenep Bersama Instansi Terkait, Imbau Penambang Patuhi Perizinan

Menelusuri harta bukan berarti menuduh. Hal Ini menjadi bagian penting dalam pencegahan. Pejabat yang jujur tidak perlu takut. Justru dengan pemeriksaan menyeluruh, pejabat bersih akan terbukti bersih dan mendapat perlindungan negara.

Bayangkan jika dalam 100 hari ke depan, PPATK dan KPK mengumumkan hasil penelusuran harta seluruh pejabat eselon I dan kepala daerah. Rakyat akan melihat: negara ini benar serius dalam menjalankan pemberantasan korupsi.

Sebaliknya, jika hanya kasus kecil yang dikejar sementara “gajah-gajah” dibiarkan, maka narasi “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas” akan terus hidup. Dan itu merugikan wibawa negara dan pemerintah.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dampaknya bukan hanya uang negara hilang. Tapi sekolah tidak jadi dibangun, rumah sakit kekurangan obat, jalan rusak, dan 280 juta rakyat menanggung akibatnya.

Karena itu, menelusuri harta pejabat bukan pelanggaran HAM. Ini justru upaya menegakkan HAM paling dasar: hak rakyat atas kesejahteraan yang dirampas oleh para oknum pejabat yang korupsi uang rakyat.

Baca Juga:  KANTOR KECAMATAN PADALARANG, TERHIMPIT DUA KDMP , INI PERENCANAAN ATAU PERMAINAN?

Presiden sudah memberi komando di depan. Tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan. Penegak hukum punya momentum sejarah. Didukung presiden, didukung rakyat.

Rakyat pasti mendukung. Lihat saja setiap ada OTT, media sosial penuh dukungan. Artinya publik haus keadilan. Beri mereka keadilan yang merata, bukan keadilan musiman.

“Tantangannya besar. Pasti ada tekanan. Pasti ada yang bilang “nanti gaduh”. Tapi bukankah memberantas mafia memang harus gaduh dulu baru bersih”?

Jika hari ini kita tidak berani, kapan lagi? Jika bukan kita yang mulai, siapa lagi? 15 tahun RUU Perampasan Aset mangkrak karena tidak ada yang berani memulai. Jangan sampai penelusuran harta pejabat juga bernasib sama.

Pertanyaanya adalah: Beranikah? Jawabannya harus berani. Karena hanya dengan keberanian itulah hukum ditegakkan, korupsi diputus mata rantainya, dan rakyat percaya lagi bahwa negara ini milik kita semua, bukan milik segelintir orang.

Facebook Comments Box

Penulis : Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn

Editor : Redaksi

Sumber Berita: gempardata.com

Follow WhatsApp Channel gempardata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PRESIDEN PRABOWO BUKAN PENGHIANAT REFORMASI, BELIAU KORBAN FITNAH 1998 YANG TAK PERNAH DIBUKA DENGAN JUJUR
Anggota Komisi E DPRD JATIM Indriyani Apresiasi Pelaku Seni, Seni Dan Budaya Sumenep Bagai Gelombang Hipersonik
KITA HARUS SADAR: PRESIDEN PRABOWO SEDANG PEROMBAK BESAR-BESARAN, PANTAS BANYAK YANG GELISAH
Dubes Djumala: UU Perampasan Aset Jadi Bukti Pancasila Hadir dalam Pemberantasan Korupsi
Menggusur Badak Jawa dari Atas Gunung Emas, Ketua KMN: Jangan Korbankan Warisan Ekologis Nusantara
Watimpres: Soekarwo Lakukan Kunjungan Kerja Ke PT Garam (Persero) Di Gresik, Begini Pesannya Ke Dirut PT Garam (Persero)
Sumenep Punya Kenangan, Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak Kunjungi Posyandu Mawar Kepanjin Sumenep
Soroti Kerawanan Keamanan di wilayah Perairan Masalembu, Begitu Kata Politisi Nasdem Dapil VII

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:36 WIB

PRESIDEN PRABOWO BUKAN PENGHIANAT REFORMASI, BELIAU KORBAN FITNAH 1998 YANG TAK PERNAH DIBUKA DENGAN JUJUR

Jumat, 20 November 2026 - 13:03 WIB

Anggota Komisi E DPRD JATIM Indriyani Apresiasi Pelaku Seni, Seni Dan Budaya Sumenep Bagai Gelombang Hipersonik

Kamis, 19 November 2026 - 19:12 WIB

KITA HARUS SADAR: PRESIDEN PRABOWO SEDANG PEROMBAK BESAR-BESARAN, PANTAS BANYAK YANG GELISAH

Kamis, 19 November 2026 - 16:16 WIB

Dubes Djumala: UU Perampasan Aset Jadi Bukti Pancasila Hadir dalam Pemberantasan Korupsi

Rabu, 18 November 2026 - 18:15 WIB

Menggusur Badak Jawa dari Atas Gunung Emas, Ketua KMN: Jangan Korbankan Warisan Ekologis Nusantara

Berita Terbaru