KANTOR KECAMATAN PADALARANG, TERHIMPIT DUA KDMP , INI PERENCANAAN ATAU PERMAINAN?

- Editorial Team

Kamis, 13 Agustus 2026 - 14:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

By : Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Praktisi Hukum/Akdemisi/Ketum PWRI

Bandung- gempardata.com/,- Fenomena Klasik dan aneh terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Kantor Kecamatan Padalarang, KBB, Jawa Barat. Kantor negara itu sekarang "dijepit" oleh dua gedung Koperasi Desa Merah Putih program mulia untuk rakyat desa.

Kedua bangunan KDMP tersebut lokasinya di Kampung Sodong, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang. Jaraknya sangat dekat. Berdempetan dengan kantor camat. Seolah tidak ada lahan lain di seluruh Padalarang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

KDMP – Koperasi Desa Merah Putih – adalah program Presiden Prabowo yang mulia. Tujuannya: memotong mafia pangan, menstabilkan harga, dan menguatkan ekonomi rakyat desa.

Tapi pertanyaannya: untuk apa membangun 2 gedung KDMP yang lokasinya saling berdekatan diantara kentor camat, bahkan menempel di halaman Kantor Camat Padalarang? Ini efisiensi atau pemborosan atau ingin merusak program Presiden?

Baca Juga:  Rutan Sumenep Beri Edukasi ke 103 siswa YPAA Hasil Karya Warga Binaan

Logika perencanaan paling mendasar adalah: 1 kecamatan, pemetaannya jelas. 1 desa, 1 KDMP. Jangkauannya merata ke seluruh perkampungan. Lha ini malah 2 gedung numpuk di Kampung Sodong, Desa Cipeundeuy saja.

Bagaimana dengan desa dan kampung lain di Kecamatan Padalarang? Apakah mereka tidak butuh KDMP? Atau memang dari awal tidak ada perencanaan sama sekali?

Keanehan ini belum selesai. Ada informasi yang beredar, ada juga bahwa salah satu Gedung KDMP justru dibangun di atas gunung. Jauh dari keramaian, jauh dari akses warga, jauh dari pasar.

KDMP di atas gunung? Untuk siapa? Truk sembako mau naik bagaimana? Warga mau belanja bagaimana? Ini koperasi untuk rakyat, atau monumen di puncak?

Kalau benar dibangun tanpa studi kelayakan, tanpa pemetaan, tanpa dengar aspirasi warga, maka ini bukan KDMP. Ini proyek asal jadi.

Baca Juga:  1000 Kampung Nelayan, Bukti Negara Hadir, Dari Pesisir Miskin Jadi Pusat Ekonomi

Dan yang paling berbahaya: ini sama saja merusak program Presiden. Membuat rakyat bertanya, "Apakah program KDMP ini benar untuk kami, atau hanya untuk habiskan anggaran?"

Pola ini kita kenal. Proyek dibagi-bagi. Lokasi dipilih karena kedekatan, bukan kebutuhan. Yang untung segelintir orang. Yang rugi rakyat Padalarang.

Padahal di desa lain, warga masih jalan jauh untuk ke koperasi. Di Padalarang, ada pula dua gedung justru berebut di satu titik: hanya bersebelahan dengan Kantor Camat, dibangun dua Gedung KDMP.

Ini preseden buruk untuk seluruh KBB. Kalau dibiarkan, KDMP akan dicap sebagai "program proyek" bukan "program rakyat". Nama baik Presiden ikut tercoreng, hal ini harus ditindak tegas oleh pemerintah pusat.

Baca Juga:  KETUA PWRI JATIM : KAPOLRESTA SUMENEP BERI CONTOH BAIK KEMITRAAN POLRI DAN WARTAWAN

Karena itu kami tuntut: PERIKSA TUNTAS. Periksa penyelenggara KDMP Kecamatan Padalarang. Periksa tim perencana di Kabupaten Bandung Barat. Periksa juga penyelenggara yang di pusat, siapa yang bermain.

Audit lokasinya di Kampung Sodong. Audit juga KDMP yang dibangun di atas gunung itu yang ramai dipeerbincangkan oleh warganet. Audit anggarannya. Audit siapa kontraktornya, siapa pengurusnya.

Cocokkan dengan Juknis Kemenkop. Kalau menyimpang, copot. Kalau ada unsur korupsi dan pemborosan, proses hukum. Jangan kasih ampun.

Kantor Camat Padalarang bukan tempat mangkal proyek. KDMP bukan untuk pajangan. Ini soal perut rakyat Desa Cipeundeuy dan seluruh KBB. Presiden sudah kasih komando. Jangan dikotori oleh kerja ngasal. Benahi sekarang, sebelum kepercayaan rakyat habis.

Facebook Comments Box

Penulis : Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn

Editor : Redaksi

Sumber Berita: gempardata.com

Follow WhatsApp Channel gempardata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Antisipasi Lonjakan Penumpang Jelang Nataru 2026/2027 dan Libur Sekolah, KSOP Kelas IV Kalianget Perketat Uji Petik Kelaiklautan Kapal
Bursa Pengganti Gibran: Lima Figur Golkar dalam Peta Politik Pemerintahan Prabowo
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran sebagai Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Konstitusional
Gibran Menyatakan Berhenti sebagai Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Konstitusional
Perbanas Institute Gelar SNAP 2026: Soroti Transformasi Keuangan di Era Kecerdasan Artifisial, Kepercayaan Digital, dan Keberlanjutan
Kepala MTsN 1 Sumenep Raih Penghargaan Berkat Inovasi Digital Mufris Edu
Sengketa Unidar Berlarut, IMM Ambon Desak PN Ambon Bertindak Tegas
QUICK WINS KAPOLRI, POLRESTA SUMENEP UNGKAP KASUS CURANMOR, DUA UNIT SEPEDA MOTOR BERHASIL DIAMANKAN

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 11:18 WIB

Antisipasi Lonjakan Penumpang Jelang Nataru 2026/2027 dan Libur Sekolah, KSOP Kelas IV Kalianget Perketat Uji Petik Kelaiklautan Kapal

Kamis, 12 November 2026 - 23:25 WIB

Bursa Pengganti Gibran: Lima Figur Golkar dalam Peta Politik Pemerintahan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 - 15:53 WIB

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran sebagai Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Konstitusional

Kamis, 12 November 2026 - 15:39 WIB

Gibran Menyatakan Berhenti sebagai Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Konstitusional

Selasa, 10 November 2026 - 14:09 WIB

Perbanas Institute Gelar SNAP 2026: Soroti Transformasi Keuangan di Era Kecerdasan Artifisial, Kepercayaan Digital, dan Keberlanjutan

Berita Terbaru