Jakarta – GemparData.com,- Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh para koruptor.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Darmansjah Djumala, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI, 19 November 2026.
Menurut Djumala, kehadiran UU Perampasan Aset merupakan langkah strategis sekaligus bersejarah dalam memperkuat komitmen negara memberantas korupsi. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga dari kemampuan negara menyelamatkan dan mengembalikan aset hasil kejahatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan langkah strategis dan bersejarah dalam komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. UU ini untuk memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya,” ujar Djumala dalam keterangan tertulisnya.
Selaras dengan Standar Internasional
Djumala yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan Perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Wina, serta menangani isu korupsi dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), menilai pengesahan UU tersebut juga memiliki relevansi kuat dengan standar hukum internasional.
Ia menjelaskan, Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Dalam konvensi tersebut, Pasal 31 mengatur pentingnya pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi.
Sementara itu, Pasal 54 dan 55 mendorong mekanisme pemulihan aset melalui kerja sama internasional, termasuk kemungkinan perampasan tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu sesuai dengan hukum nasional.
Menurutnya, kehadiran UU Perampasan Aset menjadi langkah penting untuk menyelaraskan instrumen hukum Indonesia dengan standar internasional, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset (asset recovery).
Jangan Sampai Menjadi Alat Politik
Meski memberikan apresiasi terhadap pengesahan regulasi tersebut, Djumala mengingatkan bahwa efektivitas UU Perampasan Aset sangat bergantung pada kualitas implementasi dan integritas penegakan hukum.
Ia menekankan pentingnya transparansi, pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan kepastian hukum.
Menurutnya, kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset harus dijalankan secara akuntabel dan tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk menekan pihak-pihak tertentu.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.
Djumala juga mengingatkan bahwa UU Perampasan Aset bukan satu-satunya instrumen untuk menciptakan efek jera terhadap tindak pidana korupsi. Namun, regulasi ini diharapkan mampu memperkuat pendekatan pemberantasan korupsi, dari yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku menjadi pendekatan yang juga secara efektif mengejar dan memulihkan hasil kejahatan.
Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan Publik
Lebih jauh, Djumala memandang pengesahan UU Perampasan Aset bukan semata keberhasilan politik legislasi, melainkan juga pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.
Ia menjelaskan, terdapat setidaknya tiga sila Pancasila yang tercermin dalam semangat pembentukan regulasi tersebut.
Pertama, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal ini tercermin dari upaya menghadirkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak kerugian akibat tindak pidana korupsi.
Kedua, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi serta musyawarah di DPR RI merupakan manifestasi nilai tersebut.
Ketiga, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pengembalian aset hasil korupsi kepada negara diharapkan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif tersebut, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap individu. Negara juga memiliki tanggung jawab memastikan kekayaan publik yang dirampas melalui tindak pidana dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat.
Djumala turut mengapresiasi DPR RI, khususnya Komisi III, yang dinilainya telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam menyelesaikan agenda legislasi tersebut.
“Pengesahan UU ini menjadi awal babak baru pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar aset negara dapat diselamatkan dan dikembalikan untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Ia menilai, secara ideal-normatif, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan refleksi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan undang-undang ini bukan sekadar seberapa kuat negara memiliki kewenangan merampas aset, melainkan seberapa adil, transparan, dan bertanggung jawab kewenangan tersebut dijalankan demi menyelamatkan kekayaan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Penulis : By
Editor : Ridwan
Sumber Berita: Dubes RI - AUSTRIA













