Dr. Sutrisno: Negara Jangan Beri Privilese, Terminal BBM Harus Terbuka bagi Swasta

- Editorial Team

Selasa, 17 November 2026 - 01:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau fuel terminal di berbagai wilayah Indonesia harus menjadi instrumen pemerataan akses energi sekaligus mendorong persaingan usaha yang sehat. Pemerintah perlu memastikan fasilitas strategis tersebut dapat dimanfaatkan seluruh pelaku usaha, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta, tanpa diskriminasi.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., advokat sekaligus doktor ilmu hukum bidang hukum persaingan usaha dari Universitas Jayabaya Jakarta.

Menurut Sutrisno, pembangunan terminal BBM tidak cukup hanya berorientasi pada penguatan infrastruktur dan pasokan energi nasional. Lebih dari itu, keberadaannya harus menjamin masyarakat memperoleh kebutuhan energi dengan harga serendah mungkin.

Karena itu, pemerintah perlu mengambil peran dalam pembangunan terminal BBM sebagai bentuk penyediaan fasilitas dan kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha di sektor energi.

“Terminal BBM ini agar dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha,” ujar Wakil Ketua Umum DPN PERADI tersebut.(16/11)

Sutrisno menegaskan, fasilitas terminal BBM yang disediakan pemerintah tidak boleh hanya diperuntukkan bagi BUMN. Badan usaha swasta juga harus memperoleh kesempatan yang sama agar tidak terjadi pemusatan penguasaan fasilitas maupun penyalahgunaan posisi dominan oleh satu badan usaha.

Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam pengelolaan infrastruktur energi. Jangan sampai akses terhadap fasilitas penyimpanan dan distribusi BBM justru dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu atau kedekatan dengan pihak yang memiliki kewenangan.

Baca Juga:  Ketum PWRI DR. Suriyanto : UU Perampasan Aset Adalah Kunci Emas Menuju APBN Gemuk dan Rakyat Makmur!

“Negara harus bersikap adil dan tidak boleh diskriminatif. Harus dihindari adanya permainan dalam penggunaan fasilitas terminal BBM sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan yang menguntungkan segelintir orang,” tegasnya.

Terkait pengawasan, Sutrisno menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama masyarakat perlu melakukan pengawasan secara intensif terhadap pembangunan dan pengelolaan terminal BBM.

Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mencegah praktik monopoli yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain. Pelaku usaha yang merasa dihambat atau mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap fasilitas terminal BBM juga dapat menyampaikan pengaduan kepada KPPU.

Sutrisno berpandangan, pemberian kesempatan berusaha yang setara merupakan fondasi penting dalam membangun iklim investasi dan persaingan yang sehat. Dengan terbukanya akses bagi seluruh pelaku usaha, mekanisme pasar dapat berjalan secara wajar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:  Menkeu Yang Cerdas Tidak Hanya Berharap Dari Pajak Rakyat,Jika Tidak Mampu Mundur Saja

“Dengan adanya persaingan usaha yang sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” pungkas mantan Ketua Umum DPP IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) periode 2015–2020 tersebut.

Bagi Sutrisno, pembangunan terminal BBM pada akhirnya harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama. Infrastruktur energi tidak boleh menjadi sumber monopoli atau privilese kelompok tertentu, melainkan harus menjadi sarana pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Facebook Comments Box

Penulis : By

Editor : Redaksi

Sumber Berita: https://gempardata.com/

Follow WhatsApp Channel gempardata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tragedi Gladiator Pelajar di Depok: Salah Pola Asuh atau Minim Ruang Aktualisasi Remaja?
Menkeu Yang Cerdas Tidak Hanya Berharap Dari Pajak Rakyat,Jika Tidak Mampu Mundur Saja
KNPI Nilai AHY Layak Jadi Wapres RI, Pengalaman dan Kinerja Jadi Modal Kepemimpinan Nasional
SOEGIARTO SANTOSO: DASCO LAYAK DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI PENGGANTI GIBRAN, GERINDRA PUNYA FIGUR INTERNAL
Antisipasi Lonjakan Penumpang Jelang Nataru 2026/2027 dan Libur Sekolah, KSOP Kelas IV Kalianget Perketat Uji Petik Kelaiklautan Kapal
Bursa Pengganti Gibran: Lima Figur Golkar dalam Peta Politik Pemerintahan Prabowo
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran sebagai Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Konstitusional
Gibran Menyatakan Berhenti sebagai Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Konstitusional

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 01:05 WIB

Dr. Sutrisno: Negara Jangan Beri Privilese, Terminal BBM Harus Terbuka bagi Swasta

Senin, 16 November 2026 - 15:50 WIB

Tragedi Gladiator Pelajar di Depok: Salah Pola Asuh atau Minim Ruang Aktualisasi Remaja?

Senin, 16 November 2026 - 12:25 WIB

Menkeu Yang Cerdas Tidak Hanya Berharap Dari Pajak Rakyat,Jika Tidak Mampu Mundur Saja

Senin, 16 November 2026 - 11:12 WIB

KNPI Nilai AHY Layak Jadi Wapres RI, Pengalaman dan Kinerja Jadi Modal Kepemimpinan Nasional

Minggu, 15 November 2026 - 19:52 WIB

SOEGIARTO SANTOSO: DASCO LAYAK DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI PENGGANTI GIBRAN, GERINDRA PUNYA FIGUR INTERNAL

Berita Terbaru