By: Dr. Suriyanto. Pd., SH., MH., Mkn.
Praktisi Hukum/ Akademisi/ Ketum PWRI
Jakarta – Tiap UKT naik, rakyat bertanya: “Kapan kuliah gratis?”bisa berjalan. Jawabannya selalu muter-muter: “Anggaran terbatas”. Padahal Kuba yang diblokade 60 tahun saja bisa. Argentina bisa. Jerman bisa. Masa Indonesia kalah?
Fakta telanjang sangat jelas: Di Kuba, sekolah sampai S3 gratis. Asrama gratis. Buku gratis. Dokter lulusannya dikirim ke seluruh dunia. Kuncinya satu: Negara menganggap pendidikan sebagai urat nadi, bukan beban APBN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu kita? APBN kita dialokasikan hanya 3,6% untuk pendidikan. Dari target 20% di UUD, yang nyampe ke kelas cuma ampasnya. Sisanya? Bocor. Dikorup. Diproyekkan.
Negara Jangan munafik. Sebenarnya Kita bukan miskin. Kita salah memprioritaskan. Buktinya IKN 466 Triliun ada. Kereta cepat 100 Triliun sanggup. Korupsi Ribuan Triliun, Tapi buat nyekolahin anak bangsa, negara bilang “nanti dulu”. Ada apa Negara ini?
Hitung sendiri. 9 juta mahasiswa aktif. Subsidi per anak 20 juta/tahun. Total butuh 180 Triliun. Uang segitu? Sama dengan 1 tahun subsidi energi yang 80% dinikmati orang kaya. Sama dengan uang korupsi 2024 yang 237 Triliun.
“Jadi masalahnya bukan “tidak ada uang”. Masalahnya: uangnya dipakai buat yang lain. Dipakai buat bancakan. Dipakai buat proyek yang mangkrak”.
“Tapi Kuba otoriter!” Betul. Di Kuba tidak ada kampus swasta. Dosen PNS semua. Lulusan wajib mengabdi. Kebebasan dibatasi”.
“Pertanyaannya: Kita mau pilih mana? Gratis tapi dikekang, atau bayar mahal tapi bebas tapi bodoh”?
“Kita tidak perlu jadi Kuba. Kita tetap harus jadi Indonesia. Model kita: GRATIS, BERMUTU, BERDAULAT”.
Caranya? Hentikan dongeng “gratis untuk semua”. Yang kaya jangan digratiskan. Anak pejabat jangan digratiskan. Fokus: 40% rakyat bawah dan anak tidak mampu yang pintar.
Bedah total skemanya: Untuk KIP Kuliah naikan 3 kali lipat. Jangan tiap tahun dipotong. Itu bukan bantuan, itu investasi. PTN BH wajib 20% kursi gratis. Awasi. Jangan sampai kursi “miskin” dijual 200 juta ke anak pejabat. UKT hapus. Balikin subsidi silang. Si kaya bayar mahal. Si miskin nol rupiah.
Tapi gratis tanpa syarat itu bunuh diri. Syarat pertama: Sikat korupsi kampus. Dana BOPTN, dana riset, uang pembangunan. Itu ladang basah Oknum rektor dan Yayasan nakal. Bersihkan dulu baru minta duit ke rakyat.
Syarat kedua: Muliakan dosen. jangan S3 digaji 4 juta. Pantas kalau mereka sibuk cari proyek, bukan riset. Mau punya profesor kelas dunia? Bayar seperti kelas dunia, jangan kelas UMR.
Syarat ketiga: Lulusan harus kerja. Jangan cetak sarjana pengangguran. 1,5 juta sarjana nganggur itu bukti negara gagal. Kampus wajib link dengan industri. Lulusan langsung bisa bekerja.
Lihat negara lain. Jerman gratis karena dia potong belanja senjata. Singapura mahal tapi gajinya tinggi. Korea Selatan gratiskan lewat beasiswa dan utang yang dibayar setelah kerja. Semua punya model masing-masing untuk mencerdaskan rakyatnya, kita pilih model yang mana?.
Sementara Kita? Model kita: “Naikkan UKT, lalu kasih KIP 10%”. Itu namanya bukan solusi. Itu namanya ngelabui rakyat!
Jadi, bisa tidak Indonesia seperti Kuba? BISA. Dengan 3 bedah besar masalah:
1. Bedah Anggaran – Pendidikan naik jadi 7% PDB.
2. Bedah Korupsi – Potong semua kebocoran.
3. Bedah Mental – Negara harus malu punya anak pintar tapi tidak bisa kuliah.
Kesimpulan akhir: Kuliah gratis bukan utopia. Itu pilihan politik. Mau atau tidak.
Kalau negara masih bilang “tidak mampu”, padahal sanggup untuk bangun stadion, maka itu artinya: Negara ini tidak gagal. Negara ini tidak mau. Jangan sampai 2045 kita punya bonus demografi, isinya jutaan sarjana yang ijazahnya mahal, tapi nasibnya tetap buruh dan nganggur.
Penulis : Dr. Suriyanto. Pd., SH., MH., Mkn.
Editor : M Ridwan Sutardjo
Sumber Berita: gempardata.com
