JAKARTA – Penetapan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan. Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam karena bersinggungan dengan kawasan konservasi yang menjadi habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Ketua Kesatria Muda Nusantara (KMN), Abdullah Ibrahim, organisasi sayap Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), mengingatkan agar kepentingan ekonomi tidak mengalahkan tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan warisan ekologis bangsa.
Menurut Abdullah, persoalan Ujung Kulon tidak boleh hanya dibaca sebagai urusan administratif pertambangan. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kedaulatan sumber daya alam, keberlanjutan ekosistem, serta masa depan generasi penerus Nusantara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai organisasi sayap PKN yang membawa semangat kebangkitan generasi muda, KMN memandang perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan. Kekayaan alam tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan potensi ekonomi, tetapi juga berdasarkan manfaat ekologis dan keberlanjutannya bagi generasi mendatang.
Persoalan ini mencuat setelah terbit Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.
Dalam peta lampiran keputusan tersebut, wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon tercantum sebagai WUP. Meski demikian, penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang dan perizinan.
Bagi Abdullah, penjelasan administratif tersebut tidak boleh menghentikan pengawasan publik. Justru sejak awal pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penataan wilayah pertambangan tidak membuka celah bagi aktivitas yang berpotensi merusak kawasan konservasi.
Nusantara Bukan Sekadar Hamparan Sumber Daya Alam
Dalam perspektif kajian Ke-Nusantaraan dan Budaya Geopolitik Nusantara, kekayaan alam tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Tanah, hutan, laut, gunung, dan keanekaragaman hayati merupakan satu kesatuan ruang kehidupan yang membentuk keberlanjutan masyarakat Nusantara.
Abdullah menilai, cara pandang pembangunan yang hanya berorientasi pada nilai mineral dan keuntungan ekonomi berisiko mengabaikan fungsi ekologis suatu kawasan.
Nusantara memiliki karakter geografis kepulauan dengan keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan laut. Kerusakan pada satu kawasan dapat menimbulkan dampak yang melampaui batas administratif daerah.
Karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus menggunakan pendekatan geopolitik Nusantara yang menempatkan kepentingan nasional, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai satu kesatuan.
Dalam kerangka tersebut, Ujung Kulon bukan ruang kosong yang dapat diperlakukan hanya berdasarkan potensi mineralnya. Kawasan itu memiliki fungsi ekologis, sosial, historis, dan strategis yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan negara.
Relokasi Badak Jawa Harus Tetap Berpijak pada Kajian Ilmiah
Sorotan terhadap Ujung Kulon juga muncul bersamaan dengan gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang pernah disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Gagasan tersebut dikemukakan dengan pertimbangan mengantisipasi ancaman bencana alam, termasuk potensi tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Namun, wacana relokasi harus ditempatkan secara hati-hati dalam kerangka konservasi jangka panjang. Perlindungan Badak Jawa tidak cukup hanya dengan memindahkan sebagian populasinya, tetapi juga harus memastikan habitat asalnya tetap aman dan terlindungi.
Pengembangan habitat kedua dapat menjadi bagian dari strategi penyelamatan spesies apabila didasarkan pada kajian daya dukung ekosistem, keamanan satwa, keragaman genetik, ketersediaan pakan, serta keterlibatan masyarakat.
Jangan sampai upaya menyelamatkan satwa justru mengabaikan ekosistem tempat spesies tersebut selama ini bertahan.
Kekayaan Mineral Tidak Boleh Mengalahkan Kedaulatan Ekologis
Isu potensi emas di wilayah Banten juga perlu dijelaskan secara terbuka. Berbagai informasi mengenai potensi mineralisasi emas tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan besaran cadangan emas di kawasan konservasi Ujung Kulon.
Abdullah mendorong pemerintah membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan, batas koordinat, komoditas yang menjadi sasaran, serta kesesuaiannya dengan tata ruang dan ketentuan perlindungan lingkungan.
Ia juga mendorong evaluasi bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Menurutnya, negara tidak boleh terjebak dalam paradigma bahwa setiap potensi kekayaan mineral harus selalu berujung pada eksploitasi.
Kekayaan bangsa tidak hanya diukur dari cadangan emas, batu bara, atau mineral lainnya. Kekayaan bangsa juga terletak pada hutan yang terjaga, laut yang sehat, keanekaragaman hayati, dan kemampuan mewariskan lingkungan yang layak kepada generasi berikutnya.
Pasal 33 UUD 1945 dan Masa Depan Nusantara
Dalam kajian Budaya Geopolitik Nusantara, pembangunan idealnya tidak memisahkan kepentingan ekonomi dari tanggung jawab ekologis. Kedaulatan negara atas sumber daya alam harus berjalan seiring dengan kewajiban melindungi ruang hidup rakyat.
Semangat tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Frasa kemakmuran rakyat tidak boleh dimaknai sebatas penerimaan negara atau keuntungan usaha. Di dalamnya juga terkandung tanggung jawab menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.
Abdullah mengingatkan, pembangunan yang mengorbankan ekosistem pada akhirnya justru dapat membebani masyarakat dengan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, dan ancaman bencana ekologis.
Karena itu, KSM mendorong agar pemerintah menempatkan keselamatan ekosistem Ujung Kulon sebagai prioritas. Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan melibatkan partisipasi publik.
Bagi generasi muda Nusantara, menjaga alam bukan sekadar urusan konservasi, melainkan bagian dari perjuangan mempertahankan masa depan bangsa.
Ujung Kulon harus tetap menjadi rumah bagi Badak Jawa, bukan sekadar titik baru dalam peta eksploitasi sumber daya alam.
Sebab, emas dapat ditambang dan diperdagangkan, tetapi kepunahan Badak Jawa tidak dapat dibatalkan. Ketika hutan rusak dan ekosistem kehilangan keseimbangannya, uang tidak selalu mampu mengembalikan kehidupan seperti semula.
Nusantara bukan warisan yang boleh dihabiskan oleh satu generasi. Ia adalah amanah yang harus dijaga untuk generasi berikutnya.
Penulis : By
Editor : Ridwan
Sumber Berita: Abdullah Ibrahim,













