Soegiarto Santoso: Pergantian Menkeu Harus Jadi Momentum Memperkuat Ekonomi Nusantara

- Editorial Team

Rabu, 16 September 2026 - 19:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Baru baru ini masyarakat indonesia digaduhkan dengan Pergantian Menteri Keuangan Purbaya yudhi Sadewa. Dimana reshufle tersebut harus menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Soegiarto Santoso, S.E., Ketua PIMNAS GKN (Generasi Kebangkitan Nusantara), dalam wawancara pada 16 September 2026 mengenai dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Menurut Soegiarto, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan harus diikuti kepastian arah kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang paling penting bukan semata-mata siapa orangnya, tetapi bagaimana kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal tetap terjaga,” kata Soegiarto.

Baca Juga:  Parliamentary Threshold 5 Persen: Menguak Konfigurasi Politik Menuju 2029

Ia menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian Menteri Keuangan baru, yakni stabilitas, konsistensi, dan kepercayaan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara hati-hati, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menggerakkan perekonomian dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Jangan sampai pergantian kepemimpinan justru menimbulkan ketidakpastian,” ujarnya.

Soegiarto juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berpusat di Jakarta. Potensi ekonomi tersebar di berbagai wilayah, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, industri hingga pariwisata.

“Indonesia bukan hanya Jakarta. Kita punya begitu banyak daerah dengan karakter dan potensi ekonomi yang berbeda-beda,” katanya.

Baca Juga:  Tabir Politik Tak Hentikan Anggota Komisi III DPR Slamet Ariyadi Tunjukkan Empati Kemanusiaan

Karena itu, ia mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan daerah. Daerah tidak seharusnya hanya menjadi penerima pembangunan, tetapi perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dukungan pemerintah pusat, menurut dia, dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta kebijakan fiskal yang memberi ruang bagi potensi ekonomi daerah untuk berkembang.

“Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi di pusat. Kekuatan Nusantara justru akan semakin besar kalau pusat dan daerah tumbuh bersama,” ujarnya.

Soegiarto menilai keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari sisi penerimaan dan belanja negara. Yang tidak kalah penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah.

Baca Juga:  KSOP Kelas IV Kalianget Tanamkan Edukasi Maritim Terhadap Pelajar SMPN 2 Kalianget

Ia juga menekankan pentingnya memastikan kekayaan dan potensi daerah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

“Kalau kita bicara Nusantara, maka kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Menurutnya, pemerataan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan sekadar slogan.

“Jadikan pergantian ini sebagai momentum untuk memperkuat, bukan sekadar mengganti,” tegas Soegiarto.

Ia berharap pemerintah mampu membangun kebijakan jangka panjang yang memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kalau pusat kuat, daerah juga harus kuat. Kalau daerah tumbuh, Indonesia secara keseluruhan akan semakin kuat. Itu yang harus kita jaga bersama,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Soegiarto

Editor : Redaksi

Sumber Berita: https://gempardata.com/

Follow WhatsApp Channel gempardata.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Thomas Gobai: Jangan Abaikan Lembaga Adat dalam Pembangunan Papua
Dewan Pakar BPIP, Dubes Djumala:  Pakta Mekkah ke Iran Membuka Diplomasi de-Eskalasi Perang
KNPI Maluku Minta Polemik Waitomu Diselesaikan, Bukan Jadi Gesekan di Ruang Publik
FGD Penyusunan RPIK , Perkuat Arah Pembangunan Industri Kabupaten Sumenep Menuju 2026-2045
2 Tahun Senator DPD RI Asal Papua Barat, Lamek Dowansiba Tetap Rendah hati Layani Masyarakat Pakai Motor
JANGAN HANYA WACANA SAJA, PRESIDEN AKAN STOP PASOKAN GAS KE SINGAPURA
OPERASI SIKAT SEMERU 2026: POLRESTA SUMENEP UNGKAP 9 KASUS DAN AMANKAN 10 TERSANGKA
HUT ke-5 PKN di Gunung Padang, Gede Pasek Bidik Pemilu 2029: “Kita Harus Berhasil

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 07:49 WIB

Thomas Gobai: Jangan Abaikan Lembaga Adat dalam Pembangunan Papua

Rabu, 28 Oktober 2026 - 07:29 WIB

Dewan Pakar BPIP, Dubes Djumala:  Pakta Mekkah ke Iran Membuka Diplomasi de-Eskalasi Perang

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:52 WIB

KNPI Maluku Minta Polemik Waitomu Diselesaikan, Bukan Jadi Gesekan di Ruang Publik

Minggu, 25 Oktober 2026 - 12:58 WIB

2 Tahun Senator DPD RI Asal Papua Barat, Lamek Dowansiba Tetap Rendah hati Layani Masyarakat Pakai Motor

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:23 WIB

JANGAN HANYA WACANA SAJA, PRESIDEN AKAN STOP PASOKAN GAS KE SINGAPURA

Berita Terbaru