JAKARTA — Baru baru ini masyarakat indonesia digaduhkan dengan Pergantian Menteri Keuangan Purbaya yudhi Sadewa. Dimana reshufle tersebut harus menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Soegiarto Santoso, S.E., Ketua PIMNAS GKN (Generasi Kebangkitan Nusantara), dalam wawancara pada 16 September 2026 mengenai dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Menurut Soegiarto, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan harus diikuti kepastian arah kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang paling penting bukan semata-mata siapa orangnya, tetapi bagaimana kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal tetap terjaga,” kata Soegiarto.
Ia menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian Menteri Keuangan baru, yakni stabilitas, konsistensi, dan kepercayaan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara hati-hati, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menggerakkan perekonomian dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Jangan sampai pergantian kepemimpinan justru menimbulkan ketidakpastian,” ujarnya.
Soegiarto juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berpusat di Jakarta. Potensi ekonomi tersebar di berbagai wilayah, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, industri hingga pariwisata.
“Indonesia bukan hanya Jakarta. Kita punya begitu banyak daerah dengan karakter dan potensi ekonomi yang berbeda-beda,” katanya.
Karena itu, ia mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan daerah. Daerah tidak seharusnya hanya menjadi penerima pembangunan, tetapi perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dukungan pemerintah pusat, menurut dia, dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta kebijakan fiskal yang memberi ruang bagi potensi ekonomi daerah untuk berkembang.
“Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi di pusat. Kekuatan Nusantara justru akan semakin besar kalau pusat dan daerah tumbuh bersama,” ujarnya.
Soegiarto menilai keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari sisi penerimaan dan belanja negara. Yang tidak kalah penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kekayaan dan potensi daerah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
“Kalau kita bicara Nusantara, maka kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Menurutnya, pemerataan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan sekadar slogan.
“Jadikan pergantian ini sebagai momentum untuk memperkuat, bukan sekadar mengganti,” tegas Soegiarto.
Ia berharap pemerintah mampu membangun kebijakan jangka panjang yang memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kalau pusat kuat, daerah juga harus kuat. Kalau daerah tumbuh, Indonesia secara keseluruhan akan semakin kuat. Itu yang harus kita jaga bersama,” tutupnya.
Penulis : Soegiarto
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://gempardata.com/
