SUMENEP, Gempardata.com – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Sumenep luruk kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Jumat (30/8/2019).
Kedatangan sejumlah masyarakat ini menanggapi pernyataan Presiden RI tentang jelek, kusam, kuning dan kotor garam lokal Madura yang sudah melukai hati rakyat madura khususnya rakyat Sumenep. Mereka pun mengklaim garam madura tidak seperti apa yang dikatakan Presiden, hasil garam masyarakat Sumenep putih seperti kristal, mereka juga mempersilahkan Presiden turun ke Sumenep, untuk menambak gatam bersama.
“Datang ke Sumenep, ayo bersama-sama cek kwalitas hasil garam dari jerih payah masyarakat petembak garam Sumenep.” kata Dedi Ahmadi korlap aksi dalam orasinya.
Masyarakat petambak garam tersebut merasa harga dirinya sudah di injak-injak dan dihina-hina oleh pernyataan Presiden yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.
“Kami sudah di kerdilkan di negeri sendiri oleh Presiden. Sebab, statmen orang nomer satu di Republik ini berprilaku buruk bagi petambak garam. Maka dari itu, kami tuntut pak Presiden untuk mencabut pernyataannya.” ucapnya penuh kesal.
Pihaknya juga meyakini mampu memproduksi garam industri selama keringat masyarakat petambak yang terkucur di bayar dengan layak. Sebab, Indonesia pernah mencapai kejayaan pada masanya hingga mengekspor garam ke luar negeri.
“Salah satu penyuplai terbesar adalah Madura (Pulau Garama), ketika garam pernah di ekspor berarti sudah terjadi over produksi pada masa itu, tentunya juga dengan kualitas yang baik, dan secara otomatis garam madura yang di pakai oleh pelaku usaha semasa itu adalah garam dengan kualitas baik.” tegasnya.
Dede berharap pemerintah respek dan mensuport sarana dan prasarana, baik melalui tekhnologi dan memberikan pola baru produksi garam yang baik dan benar kepada masyarakat petambak garam adalah suatu cara untuk membantu peningkatan produktifitas garam, semisal pakai geomembran.
“Inovasi-inovasi yang dapat mengantisipasi anomali cuaca untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat petambak dalam produksi garam ketika musim kemarau basah.” terangnya.
Masyarakat juga meminta pemerintah harus serius dalam meningkatkan pemberdayaan SDM dan memberikan pembinaan dan pelatihan langsung kepada masyarakat petambak garam, agar upaya-upaya dan bantuan yang di lakukan oleh pemerintah terealisasi sesuai yang di harapkan.
Kami butuh kepastian harga dalam penetapan HPP menjadi dorongan bagi petambak dalam memproduksi garam yang bagus, baik dari kuantitas maupun kualitas yang ada.
“Tentunya, Hal itu tidak terlepas pada aturan tata niaga garam dari hulu hingga hilir, dan perlu kiranya pemerintah mensubsidi biaya angkut garam petambak dalam membantu perekonomian masyarakat petambak garam.” pungkasnya. (seno/why)
