SUMENEP, Gempardata.com (17/09/2021) – Setelah pemerintah memberikan intruksi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak ditunda dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kini Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur bisa dilaksanakan.
Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh Ramli saat di temui oleh awak media membenarkan bahwa, sesuai dengan keputusan Kemendagri secara tertulis pelaksanaan Pilkades bisa di gelar walaupun PPKM masih di perpanjang
“Dari hasil intruksi Kemendagri secara tertulis, pelaksanaan Pilkades dapat di gelar walaupun PPKM masih di perpanjang,” kata Ramli. Jum’at (17/9)
Namun, ingat Ramli tetap dalam penerapan protokol kesehatan agar supaya tidak terjadi klaster baru setelah pelaksanaan Pilkades. “Ketentuannya Pemerintah daerah harus mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.
Pemerintah Daerah, menurut Ramli harus bisa mengkondisikan dan mengupayakan agar mampu Kabupaten Sumenep dibawah level 2 yang sebelumnya sempat level IV.
“Apabila Kabupaten Sumenep kembali meningkat ke level IV maka di mungkinkan tahapan Pilkades dan pelaksanaan Pilkades akan ditunda kembali,” terangnya.
Untuk menunjang tidak terjadinya klaster baru maka di haruskan dengan kedisiplinan penerapan 5M. “Untuk membentuk kekebalan kelompok (Herd Immunity) maka dalam pelaksanaan Pilkades masyarakat secara umum telah tervaksin, tegasnya.
Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Sumenep harus mampu meningkatkan percepatan vaksinasi, “Sampai saat ini sebaran vaksinasi di Kabupaten Sumenep masih rendah,” terangnya.
Sehingga sampai saat ini Bupati Sumenep belum menentukan kapan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumenep akan di gelar.
Selain itu, Ramli berharap agar semua panitia pelaksana Pilkades tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa melakukan vaksinasi sebagai contoh kepada masyarakat.
“Vaksinasi merupakan upaya untuk menciptakan Herd Immunity, sehingga tidak terjadi klaster baru saat pelaksanaan Pilkades,” pungkasnya.
