Yogyakarta-Gempardata.com,– Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) kembali menggelar Lokakarya Media Periode II dengan tema “Industri Hulu Migas dalam Energi Transisi dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta pada hari Kamis, (5 /09/2024).
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari KKKS Jabanusa dan sekitar 43 jurnalis dari media di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lokakarya dibuka oleh Kepala SKK Migas Jabanusa, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran media dalam mendukung pemberitaan tentang industri hulu migas. Ia menjelaskan bahwa selain program PPM, media juga berfungsi sebagai saluran untuk memberikan masukan yang konstruktif.
“Kami melihat potensi produksi gas mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024. Jika pada tahun 2023 kita hanya mampu memproduksi gas sekitar 450 MMSCFD, pada tahun ini terdapat tambahan produksi sebesar 360 MMSCFD. Namun, tantangan yang dihadapi adalah belum semua gas terserap oleh industri. Saat ini, gas sudah diserap oleh PLN, PKG, dan PGN, tetapi kami berharap industri lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga beralih dari batubara ke gas,” ungkap Pak Nur.
Dalam konteks industri hulu migas, SKK Migas dan KKKS sangat memerlukan dukungan media untuk memberikan informasi yang mendidik kepada masyarakat. “Kami berterima kasih atas dukungan rekan-rekan media yang telah memberikan pemberitaan positif sebanyak 97%, netral 2,7%, dan negatif 0,3%. SKK Migas selalu terbuka untuk masukan dan kritik yang membangun,” tambahnya.
Sebagai pembicara, Kepala Divisi Program dan Komunikasi menyampaikan materi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ia menjelaskan bahwa program PPM adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan lingkungan dan masyarakat, serta sebagai tindak lanjut dari rencana AMDAL.
Ia juga mengusulkan kepada SKK Migas dan KKKS Jabanusa untuk membuat peta penerima manfaat program PPM. Dengan adanya peta ini, mereka dapat mengidentifikasi wilayah yang belum terjangkau oleh program, sehingga kesejahteraan masyarakat yang terdampak dapat ditingkatkan.
“Pelaksanaan program PPM harus bersinergi dengan pemerintah daerah agar dapat dijalankan secara efektif dan terencana,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga tatanan demokrasi dalam peliputan media. “Kita harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak merusak nilai-nilai demokrasi. Mari kita bekerja sama untuk memberikan berita yang akurat agar masyarakat dapat lebih memahami industri migas tanpa kesalahpahaman,” tutup Djoko.
Lokakarya Media Periode II diakhiri dengan kegiatan bersih-bersih pantai, di mana para peserta berpartisipasi dalam membersihkan sampah plastik di sekitar pantai.(Read-One)
Komentar