SUMENEP, Gempardata.com — Sejumlah Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Masalembu Bersatu, kembali datangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis (9/5/2019).
Achmad Supyadi, dalam orasinya menyampaikan, para pengunjuk rasa yang berasal dari Kepulauan Masalembu tersebut tiba di kantor Bawaslu sekitar pukul 10.19 WIB, dan meminta agar Bawaslu untuk segera menemuinya, dengan membawakan poster yang salah satunya bertuliskan, “Bawaslu Jangan Tidur, Masalembu Damai Bukan Maling Suara”.
“Bawaslu keluar, jangan jadi pengecut. Ayo keluar, kenapa kemarin melakukan sikap arogansi pada kami, padahal kami datang secara baik-baik. Ayo keluar datangi kami kalau berani.” teriaknya.
Menurutnya, mengecam untuk tidak mundur dalam membela keadilan, dan memperjuangkan suara rakyat Kepulauan.
“Jika Bawaslu tidak mau keluar, ini berarti Bawaslu tidak bisa apa-apa lagi. Kami tidak akan mundur, jangan hanya ditantang berkelahi (Carok). Kami akan mengawal kasus ini.” katanya.
Selain itu, Supyadi juga meminta agar aparat penegak hukum untuk bisa menjembatani aspirasi masyarakat Kepulauan ini.
“Mulai dari sekarang teman-teman yang dari kepulauan yang terdiskriminasi, ayo lawan penindasan ini, Bawaslu di gaji rakyat. Tolong pihak polisi, komunikasikan untuk Bawaslu temui kami. Nantang carok bisa, disuruh keluar tidak mau. Kami minta kejelasan ini.” pintanya.
Disamping itu, Abdurrahman, Orator Aksi juga menambahkan, bahwa para massa aksi mengancam akan menyegel kantor Bawaslu apabila tidak segera menemui para pendemo meski hanya perwakilan staff Bawaslu saja.
“Lima menit tidak temui kami dan tidak ada kejelasan, kantor Bawaslu akan kami segel.” tantangnya.
Sementara itu, Wakil Kapolres (Waka) Sumenep, Sutarno, tidak bisa memberikan kejelasan pasti mengapa pihak Bawaslu tidak mau untuk menemui para massa, dengan alasan menghadiri pleno rekapitulasi hasil suara tingkat Jatim.
“Kalau ketua Bawaslu bersama seluruh divisi saat ini tidak ada, semuanya menghadiri rapat pleno di Surabaya.” ucapnya.
Namun Abdurrahman membantah bahwa aparat kepolisian di duga akan mendiskriminasi para massa, sebab aparat terkesan melindungi Bawaslu.
“Jangan deskriminasi kami pak Polisi. Saya tahu, rapat pleno masih digelar besok bukan sekarang.” tegasnya dengan nada keras.
Hingga kini para massa masih tetap mendiami kantor Bawaslu dengan komitmen akan menyegel Kantor Bawaslu Sumenep. (seno/why)
