Sarkawi Besama Tim Investigasi datangi Kantor UPT Perikanan dan kelautan Di Pasongsongan, Ada Apa???

Sumenep, GemparData.com (9/1/2024) – Ketua Pokmaswas Kec. Kalianget, Sarkawi, bersama tim Investigasi mendatangi UPT. Perikanan dan kelautan Kec. Pasongsongan kab. Sumenep. Kedatangan Sarkawi bersama tim investigasi bertujuan untuk mengklarifikasi terkait penyalahgunaan pendistribusian BBM Solar bersubsidi untuk nelayan di kepulauan. Selasa, siang (9/1).

Pihaknya ingin memadukan data terkait temuannya di lapangan, penyalahgunaan kewenangan seringkali terjadi dibawah. mengatasnamakan PAS nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

https://gempardata.com/

“Saya menemui Kepala UPT. Perikanan dan Kelautan di Pasongsongan itu karena informasinya jika Pas kecil bagi perahu nelayan itu dikeluarkan oleh UPT. Perikanan dan Kelautan Kec. Pasongsongan”, ujar Sarkawi.

Sarkawi menjelaskan, jika pihaknya memiliki data pelanggaran konsumen, saat diklarifikasi ke pihak SPBU, pihaknya mengaku keberatan untuk menunjukkan datanya dan menyuruh saya untuk ke UPT. Perikanan dan kelautan yang ada di pasongsongan, ” jelasnya.

“Saya dipersulit untuk mengetahui data konsumen yang melakukan pelanggaran, padahal apa susahnya untuk memberitahu, jika regulasinya sudah sesuai SOP “, tambahnya.

Setelah saya dari UPT. Perikanan dan Kelautan di Pasongsongan, lanjutnya, semakin menambah keyakinan saya akan adanya dugaan nelayan kepulauan hanya dijadikan alat untuk mendapatkan program BBM jenis solar bersubsidi, “ucap Sarkawi.

“Keterangan dari kepala UPT. Perikanan itu ngelantur kesana kemari, tidak jelas dan tak menunjukkan arah pembicaraan yang benar, padahal, saya hanya ingin mengetahui nama konsumen yang mencatut nama nelayan dan menunjukkan kartu pas kecil untuk mendapatkan pendistribusian BBM solar bersubsidi”, terangnya.

Artinya, kedatangan saya bersama tim itu sebenarnya ingin bermitra dalam melakukan pengawasan dan kontrol agar pendistribusian BBM Solar bersubsidi tersebut, tepat guna dan tepat sasaran, ” sambungnya.

Sementara, Choirul Huda Kepala UPT. Pelabuhan perikanan pantai pasongsongan, mengaku tidak akan memberikan data yang dimiliki oleh pelabuhan, kecuali pemohon itu dari pihak berwajib seperti Kepolisian atau pun kejaksaan.

“Saya tidak akan memberikan sembarangan untuk mengeluarkan data, kecuali ada surat resmi dan rekom dari pihak yang berwenang, seperti dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kepolisian atau kejaksaan”, ucapnya Choirul.

Bahkan, saya tidak akan memberikan data konsumen saya, kecuali sampean menunjukkan data kecurangan yang dilakukan oleh konsumen.

“Kalau ditemukan pelanggaran konsumen di bawah kemudian menunjukkan data pas kecil yang dikeluarkan oleh pihak UPT perikanan dan kelautan pasongsongan, maka kedepannya saya tidak akan diperpanjang”, tambahnya.

Jadi saya minta maaf, tidak bisa memberitahu itu semua, terkecuali sampean memiliki surat tugas dari lembaga dan pihak berwajib,” ucapnya Kepala UPT. Pelabuhan perikanan pantai pasongsongan Choirul Huda.

Sementara, Zeini Ketua LSM Super Sumenep
Yang tergabung dalam tim Investigasi mengatakan, seharusnya dari usulan Kepala desa yang di ketahui oleh Camat setempat. Itu di survei kebawah dengan jumlah tonase yang di ajukan, apakah sesuai atau tidak.

“Seharusnya di survei kebawah agar jumlah tonase dapat di ketahui, dan BBM Solar bersubsidi jelas peruntukannya sehingga tersentuh langsung pada masyarakat, tepat guna tepat sasaran,” ucapnya Zeini.

Ini kan BBM Solar bersubsidi, lanjutnya, kenapa data tersebut disembunyikan dan tidak transparan. “Padahal bantuan tersebut peruntukannya untuk masyarakat nelayan kecil”. Ada apa???” pungkasnya. (Ard)

https://gempardata.com/