oleh

Rektor Universitas Wiraraja Kritisi Mutasi PPT dan JPT Pemkab Sumenep Terkait Rekomendasi KASN

SUMENEP, Gempardata.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa timur, mulai mendapat kritikan pedas dari Rektor Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep terkait Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan nomor : R-3501/KASN/10/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sumenep selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Selasa (31/12/2019).

Hal itu, terbukti disampaikan oleh Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H., Rektor Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, bahwa surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) itu sebaiknya di laksanakan agar tidak menimbulkan dampak dan polimik baru.

https://gempardata.com/

“Dalam pengaduan saudara Herman Wahyudi, dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dimana di dalamnya terdapat 6 poin, dan pada poin 4 yang memang merekomendasikan untuk membantalkan dan menerbitkan kembali surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mutasi/rotasi setelah prosedur dan substansi pengisian tersebut setelah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara di poin 6 nya itu, ini sudah benar. Saya hanya melihat itu,” kata Sjaifurrachman kepada Media ini, Minggu (29/12/2019) malam.

Ditegaskan lebih lanjut dikatakan Sjaifurrachman bahwa, apa yang sudah menjadi keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) itu sebaiknya harus di laksanakan. Dan kenapa rekomendasi KASN itu harus di laksanakan.? Karena rekomendasi dari KASN ini ke Internal itu mengikat. Keluar memang tidak mengikat, karena ini memang bukan peraturan perundang-undangan.

“Tapi, karena rekomendasi ini ke Internal tetap mengikat, sebaiknya ya harus dilaksanakan. Mengingat akibat hukumnya yang akan di tanggung oleh Pejabat Publik itu dampaknya lebih besar,” jelasnya Rektor Unija Sumenep.

Menurut Sjaifurrachman, rekomendasi ini kan dari KASN ya, supaya tidak menimbulkan dampak dan polemik baru. “Nanti kan kasihan sama pejabat publiknya, gimana nanti pejabat publiknya kalau menciptakan produk-produk hukum yang baru, belum lagi nanti apa, produk yang lain,” terangnya.

Terakhir, Sjaifurrachman menambahkan, jika di sini nanti kalau ada Putusan TUN dari Pejabat Tata Usaha itu kan harus ada uji publik. Apalagi sekarang kebetulan ada masyarakat yang mengkritisi ini. Bahkan yang dikritisi oleh masyarakat itu di tanggapi dengan baik oleh KASN.

“Makanya, bagaimanapun harus berlapang dada, kan begitu ya. Kalau itu memang baik, kenapa tidak, tepatnya kan seperti itu,” pungkasnya. (sheno/why)

https://gempardata.com/

Berita Terbaru