SUMENEP, Gempardata.com – Ratusan warga Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Sumenep, Madura, Jawa Timur, dan LSM Peggerak Pilar Bangsa (PPB) luruk tiga Intansi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Selasa, (8/10/2019).
Aksi dilakukan mulai dari kantor Bupati Sumenep tersebut, mengecam tindakan pemkab dalam mengeluarkan aturan perbup 54/2019. Kemudian, mereka melanjutkan aksi ke kantor Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Desa (DPMD). Di tempat ini mereka hanya melintas sambil berorasi.
Massa aksi masyarakat Juruan Laok ini melanjutkan aksinya ke kantor DPRD sambil mengendari mobil pikup dan truk. Di depan kantor DPRD massa melakukan orasi secara bergantian. Mereka memprotes bakal calon yang didukungnya tidak diloloskan oleh panitia pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setempat.
Korlap aksi, Edy Junaidi menyampaikan bahwa, untuk meluapkan kekecewaannya karena salah satu bakal calon kepala desa setempat yang mereka perjuangkan gagal melenggang dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
“Kami datang kesini bersama masyarakat Juruan Laok, untuk menyampaikan orasi kekecewaan atas kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Sumenep, yang terindikasi adanya permainan.” tegas Edy Junaidi dalam orasinya, di depan gedung DPRD Sumenep.
Bakal calon, lanjut Edy, atas nama Noer Mahenny tidak diloloskan, karena skornya dinilai tidak sampai. Bahkan, di pengalaman pemerintahan mendapatkan skor 0. Padahal, balon perempuan ini pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
“Pengalaman pemerintahan ini dipertegas. Wong bakal calon Noer Mahenny pernah bekerja di Kementerian PUPR sebagai honorer. Tapi, nilainya nol. Ini kan sangat aneh.” ungkapnya.
Namun, selang berapa lama berorasi, massa aksi langsung diajak bertemu dewan melakukan audensi. Sebagian dari perwakilan masyarakat diminta perwakilan untuk menggelar dengar pendapat bersama anggota DPRD Sumenep, Kepala DPMD Moh. Ramli.
Sementara itu, sekitar 25 perwakilan lainya melakukan diskusi di ruang rapat Banus, dan sebagian besar massa aksi masih tetap bertahan menunggu di depan gedung DPRD, untuk mengetahui hasil dari rapat tersebut. (seno/why)
