Polemik Pembangunan Jalan Lenteng Timur – Cangkreng Kuasa Siapa

Sumenep-Gempardata.Com, Jum’at (25/01/2024),- Jalan penghubung 4 desa (Lenteng Timur, Poreh , Cangkreng dan Meddelan) kini menjadi polemik yang berkelanjutan. Seharusnya pemerintah Sumenep melakukan Pembangunan yang berkelanjutan yang akan menjadi syarat penting bagi keberhasilan suatu daerah, namun demikian belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.

Dalam episode 6, redaksi GemparData-Com, tidak lepas dari tagline nya memberikan SAJIAN BERITA DAN FAKTA. tidak pernah mengeluh dalam mencari fakta , teriakan sumbang masyarakat desa Lenteng , Poreh, Cangkreng dan Desa Meddelan dijadikan sebuah berita investigasi . baik dari tokoh masyarakat, aktivis dan kaum elite.

https://gempardata.com/

Redaksi Gempardata.Com, saat telecall friend dengan Hidayatullah, Atul sapaan akrabnya menyampaikan, Faktanya, Dimana, tahun anggaran APBD 2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 tertayang di laman LPSE , satuan kerja ” Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)Kab. Sumenep, jenis Pengadaan : Pekerjaan Kontruksi, Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung dengan nilai pagu paket Rp. 102.803.738,00, nilai HPS paket Rp. 102.803.738,00 , Kode Paket : 8664248, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lenteng – Cangkreng (No. 299)(PAK*), Tanggal Pembuatan : 20 Oktober 2023, Tahap Paket Saat Ini : Paket Sudah Selesai. Nama pemenang: CV Kelompok ADHIMA, alamat Kantor : Jalan Trunojoyo GG,XII, no.250 D RT 002 RW 005 Desa Kolor Kec. Kota, Kab. Sumenep.

Tertanggal 24 Januari 2024, seorang Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep dengan lantang menyampaikan disalah satu media Nasional , (RadarMadura.id), dengan judul ” Klaim Jalan Penghubung Empat Desa di Kecamatan Lenteng Bukan Kewenangan Pemkab Sumenep ” penulis (Bus/Yan) Rabu (24/01/2024) “, tegas atul.

” Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep Salamet Supriyadi mengatakan, jalan penghubung empat desa tersebut masuk sempadan sungai. Karena itu, bukan tanggungjawab pemkab.”

Seharusnya, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkoodinasi dengan kabid Jakon (Jasa Kontruksi) terkait jalan penghubung 4 desa tersebut , apakah sudah dilakukan sertifikasi jalan atau pengukuran jalan sebelumnya? Tahun berapakah Slamet Supriyadi menduduki kursi jabatan Kabid bina marga pekerjaan umum dan tata ruang kab. Sumenep, lalu siapa yang menduduki kursi kabid Jakon (Jasa Kontruksi) sebelumnya tersebut?

Selanjutnya Atul menambahkan, Tentunya masyarakat sudah bisa memahami dan menganalisa , apakah keterangan diatas itu Hoax? Atau keterangan Kabid Bina Marga yang benar?. Jadi sebagai publik figur yang menerima amanah dari rakyat jangan asal asalan menggunakan jabatan dan kewenangannya. Karena setiap perkataannya merupakan catatan yang dapat bermakna lain bagi bawahannya apalagi bagi masyarakat. Karena setiap ucapan pejabat bagi bawahan itu dapat dimaknai instruksi, informasi, perintah, kebijakan atau bahkan bisa bermakna aturan. Jika disampaikan kepada rakyat maka akan blunder perkataan tersebut. Jadi sepertinya banyak pejabat yang ingin lepas tangan dari tanggung jawab dan kewajibannya akan tetapi fasilitas dan kekuasaannya mau dinikmatinya semaksimal mungkin, tutup Atul pada redaksi GemparData-Com. (Red).

To Be Continue

https://gempardata.com/