Pejabat Elit Sumenep Terancam Masuk Bui, Catatan Buku Putih TKD Menyebutkan,Siapa Saja?

Sumenep|Gempardata.com,- Boom, Boom,Boom layaknya bunyi ledakan Carut marutnya tukar guling tanah Kas Desa tercatat dalam buku putih dimana sejumlah oknum elit pejabat penting yang ikut bermain.

27 tahun silam , masih ingat dengan mantan bupati Sukarno Marsaid? Yangmana, dimasa Pemerintahannya Problematika TKD tersebut berimbas pada penguasa berikutnya, seperti yang ramai diberitakan di beberapa media online, terbongkarnya buku catatan tentang mengalirnya sejumlah aliran dana dari pihak developer ke penguasa dan beberapa ke pejabat Pemkab Sumenep di era next government. Saat ini tabir hitam telah dibuka oleh penyidik Polda Jatim untuk melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku kejahatan korupsi yang terkoneksi terhadap TKD yang telah disulap menjadi perumahan Bumi Sumekar Asri di Desa Kolor,

https://gempardata.com/

Diungkapnya buku catatan Putih ke publik oleh pihak pemgembang, sejumlah pemerhati dan para netizen menilai catatan aliran dana belum sepenuhnya terungkap dan dinilai ada indikasi tebang pilih, padahal sejak pemerintahan Sukarno Marsaid baik Bupati Sukarno Marsaid (mantan bupati) sendiri dan Munajib selaku Kepala BPN 27 tahun silam disinyalir menjadi pelaku TKD , dan inilah buku catatan yang belum diungkap ke publik.

Selebihnya, peran Camat yang turut tercantum dalam buku catatan putih, pastinya Kepala Desa Kolor juga memiliki catatan misteri yang perlu dibuka ke publik, karena Kades Kolor memiliki peran penting untuk penerbitan sebuah sertifikat di Perum BSA Desa Kolor yang berasal dari TKD, selain Kades Kolor lalu bagaimana dengan peran dua Kepala Desa yang sekarang sedang menjabat yang terkesan membisu/membiarkan aset desa yang hilang, diamnya Kades-Kades tersebut tentu ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan karena dalam lingkup satu Tim.

Semakin membias, tentang aliran dana, dan dengan dibukanya posko pengaduan untuk Warga Perumahan Bumi Sumekar Asri (BSA) yang seolah-olah akan tejadi permasalahan yang serius bagi warga penghuni BSA, sehingga kini warga BSA semakin gelisah.

Hal tersebut tergerus oleh Media GemparData-Com, Rasyid Nahdiyin sebagai pemerhati yang intens terhadap permasalahan tukar guling TKD untuk memberikan tanggapan yang sedang menjadi trending topik di berbagai pemberitaan, “Seyogianya karena permasalahan ini dalam penanganan Polda Jatim sebaiknya kita jadi penonton saja, tapi sangat menarik jika akhir-akhir ini mulai buka-bukaan sejumlah aliran dana dari pengembang, itu kan berarti membuka gerbong kejahatannya sendiri, tutur si gondrong.

Selanjutnya , “Ini kesalahan pemerintahan masa lalu yang berimbas pada pemerintahan berikutnya, kerena aset Desa bukan hanya tanggungjawab Desa, juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, diamnya/membiarkannya Aset Desa yang hilang baik Kepala Desa atau Pemkab tentu perlu dipertanyakan. ada apa ?, katanya

Sambungnya, “Ya kalau yang punya kekuasaan diam/membiarkan baik itu Kepala Desa, Camat dan atau juga Bupati bisa dipastikan telah menerima sesuatu, dan wajar jika ada lobi-lobi atau pendekatan kepada yang punya kekuasaan pemerintahan berikutnya, disebakan tukar guling TKD tidak ada penggantinya, kalaupun ada penggantinya nilai jualnya harus diatas tanah TKD Desa Kolor”.

Rasyid menambahkan “Dan menariknya menurut Abang Sulaesi Abdurrazak ada dalam catatan terperinci terdapat pencairan dana tgl 20/12/2021 ke penguasa yang sedang menjabat saat ini, walaupun sedikit kurang masuk akal tapi pastinya tercatat dalam sebuah catatan, masalahnya di tahun 2021 penyidik Polda Jatim sedang gencar-gencarnya memanggil saksi-saksi termasuk pejabat Pemkab Sumenep, apakah Bupati masih berani ?, benar tidaknya pemberitaan tersebut Abang Sulaesi yang bisa menjelaskan secara terperinci ke publik, biar publik tidak gagal faham”.

Tambahnya lagi, “Dengan terungkapnya catatan sejumlah aliran dana ke pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pihak Polda jatim wajib mengembangkan sesuai nyanyian yang diungkap oleh pihak H Sugianto, terutama Kepala Novandri Prasetyawan (Kades Kolor) yang memiliki peran penting untuk penerbitan sertifikat, dan Ikram Dahlan (Kades Cabbiya) dan Adnan (Kades Talango) yang melakukan pembiaran yang pastinya terdapat catatan khusus, dan Andiwarto, S.Sos, MM (Kades Gapurana) yang juga memiliki TKD di Desa Kolor tidak termasuk obyek TKD yang ditukar guling, namun membiarkan hilangnya aset Desa tersebut”.

Lagi Rasyid, “Penetapan kepada tiga tersangka masih dalam tahap awal, setelah dikembangkan akan ada tersangka-tersangka lain dalam lingkaran kejahatan ini, Sukarno Marsaid masih dalam status saksi yang sempat memiliki tanah di objek TKD, Munajib juga masih status saksi yang sempat memiliki rumah mewah di objek TKD, Ramdan Siraj juga sudah pernah diperiksa yang memiliki tanah di objek TKD, itu semua tidak ada dalam catatan”.

Tambah Rasyid, “Pengembang melalui kuasa hukumnya tidak perlu melaporkan sana sini terkait adanya aliran dana, baik KPK atau Kejaksaan Agung sangat tidak mungkin menangani objek perkara yang sama yang sedang ditangani Polda Jatim, mungkin orang hukum faham tentang ini, yang penting H Sugianto objektif benar-benar bisa meberikan keterangan dan alat bukti kepada penyidik tentang aliran dana, yang dikhawatirkan hanya ingin meramaikan suasan di media social”.

Lanjut Rasyid “Kita patut apresiasi kepada teman-teman Lwyer yang ikut perduli membuka posko pengaduan untuk warga BSA, tapi bagaimanapun kami menghimbau kepada warga Perum BSA tidak perlu khawatir ,dan di pastikan tidak akan berpengaruh apapun keputusan hukum terhadap pemilik perumahan (perorangan) karena mereka semua adalah korban dari developer , tapi kami pastikan semua aset yang masih atas nama H. Sugianto atau PT Sinar Mega Indah Perkasa akan dilakukan penyitaan oleh pihak Polda Jatim karena itu menyebabkan kerugian Negara sebesar 114 milyar , jadi tanah yang telah diperjual belikan kepada penghuni BSA tetap syah, hanya saja terdapat pemblokiran sementara waktu sampai proses pengadilan selesai”. (Red)

https://gempardata.com/