PC PMII Sumenep Demo Kantor DPRD, Tuntut KPK Tetap Menjaga Independensi dan Netralitas

SUMENEP, Gempardata.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep, melakukan aksi penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan kantor DPRD Kabupatrn Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jumat, (20/9/2019).

Suryadi, Ketua PC PMII Sumenep, sekaligus korlap aksi mengatakan bahwa, KPK di lahirkan sejak tahun 2002, di mana dalam pelaksanaannya KPK seharusnya berpedoman kepada lima azas yakni, Kepastian hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan umum dan Proporsionalitas, bukan malah sebaliknya.

https://gempardata.com/

“Saat ini, publik menilai KPK sudah tercemar oleh politik kotor, tidak Iagi menjadi lembaga profesional, independen yang berakibat lembaga antirasuah itu krisis kepercayaan publik.” tegas Suryadi dalam orasinya.

Menurut Suryadi, dalam menjalankan marwahnya memberantas korupsi, KPK terkesan tebang pilih dan tidak serius dalam menangani kasus perkara, beberapa kasus besar yang merugikan negara sampai hari ini dibiarkan mangkrak.

“Kehadiran KPK pada dasarnya disebabkan oleh tidak maksimalnya kejaksaan dan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Namun diperjalanannya, KPK justru bertentangan dengan asas yang seharusnya dilaksanakan oleh KPK.” ucapnya.

Lebih parahnya lagi, lanjut Suryadi, KPK terindikasi telah dicemari oleh penumpang gelap, tangan-tangan rakus, dan seakan menjadi kepanjangan tangan dari orang orang yang berkepentingan. lni akan berdampak pada proses penegakan yang tidak adil, tidak jujur dan tebang pilih.

“Apabila KPK benar-benar profesional, maka seharusnya kasus-kasus besar seperti Bank Century, e-KTP dan PT. Garuda Indonesia, tidak mangkrak. Sebab secara bukti KPK sudah mengantongi.” terangnya.

Disisi lain, Suryadi menyebutkan bahwa, belum lagi belakangan Pimpinan KPK mengeluarkan statement yang mengacaukan publik. Ini akan menimbulkan kontradiksi kegaduhan publik, cacat etis, kesimpang siuran semakin memuncak dan membuat panas keadaan.

Hal itu, PC PMII Sumenep memandang perlu meminta dukungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep agar KPK tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai KPK jadi biang kerok kekacauan negeri ini.

“KPK harus menyelesaikan hingga tuntas kasus lama di KPK, dan KPK harus bersih dari penumpang gelap.” pungkasnya.

Sementara itu, Hamid Ali Munir, Ketua DPRD Sumenep menyatakan bahwa, siap mendukung penuh tuntutan para aktivis tersebut. Bahkan Hamid mengaku semua aspirasi tersebut akan dibawa ke Jakarta sebagai masukan evaluasi KPK ke DPR RI dan ke Presiden.

“Kita semua juga tidak mau apabila KPK hanya dimiliki oleh yang berpenguasa saja. KPK harus independen, tidak boleh ada kepentingan apapun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.” tandasnya. (seno/why)

https://gempardata.com/