Ketua LSM Super : Pemerintah Desa Seharusnya Proaktif dan Malu Soal Masyarakat Desa Mandala mengaspal Jalan Yang rusak Biaya Sendiri

Sumenep, Gempardata.com (27/10/2023)- Sarana transportasi menjadi salah satu aspek kesejahteraan masyarakat di desa. Seringkali pedesaan diidentikkan dengan jalanan yang rusak, becek, dan berlubang. Untuk meningkatkan kesejahteraan, jalan/ Infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan perekonomian masyarakat.

Di beritakan sebelumnya oleh Gempardata.com dengan adanya perbaikan jalan/ pengaspalan 385 meter di Dusun Karang RT 09/04 Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep hari Minggu (22/10/2023). Dengan biaya pribadi sebesar 85 juta Rupiah lebih dengan pekerjaan swadaya masyarakat setempat. Berupaya memperbaiki jalan yang rusak karena sepuluh tahun lamanya diabaikan tidak diperhatikan Pemerintah desa atau Pemkab Sumenep.

https://gempardata.com/

Ketua LSM SUPER (Sumenep Perlu Reformasi) Zeini Kabupaten Sumenep mengatakan, Jalan dengan status jalan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa setempat, kewenangan atas jalan desa juga sepenuhnya berada di pemerintah desa. Sehingga apabila
perbaikan jalan/infrastuktur layak dipakai dilakukan pemerintah desa di beberapa titik desa, dapat membantu perekonomian masyarakat setempat dan sekitarnya.

” Pemerintah desa seharusnya proaktif apa yang dijadikan aspirasi/ kebutuhan masyarakat mana yang perlu diprioritaskan, khususnya tentang jalan/infarstruktur di desa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kalau sudah apa yang terjadi seperti ini masyarakat mengeluarkan biaya sendiri untuk perbaiki jalan yang rusak”. ‘Inikan menjadi suatu tamparan bagi pemerintah desa Mandala’, kata Zeini pada media Gempardata.com di rumahnya desa Pamolokan, Kamis (26/12/2023).

Ia menambahkan, Saya amati Ini dikarenakan masyarakat jenuh selalu menunggu- menunggu puluhan tahun tidak kunjung di perbaiki. Akhirnya masyarakat mengambil langkah bangun dan perbaiki jalan/infrastruktur sendiri biaya sendiri, “pemerintah desa seharusnya malu”. ujarnya.

“Percuma dengan adanya pemerintah desa yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat tentang jalan/infrastruktur desa setempat,” tambahnya.

Zeini menduga adanya ketidak beresan dalam penggunaan anggaran ADD – DD di desa Mandala tersebut. Itu bisa dilihat dari beberapa akses jalan di desa Mandala yang tidak kunjung di perbaiki, sepuluh tahun lebih jalan/ infrastruktur dengan kondisinya rusak parah. Padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar perekonomian di desa tersebut lancar dan meningkat.

“Makanya menjadi pertanyaan bagi saya anggaran ADD – DD setiap tahunnya berapa dan untuk apa saja”, tegasnya Zeini.

Padahal pemerintah menganggarkan ratusan hingga milyaran rupiah untuk desa melalui ADD – DD. Ini sebagai contoh untuk desa – desa yang lain di kabupaten Sumenep khususnya, untuk selalu memprioritaskan aspirasi masyarakat di desa karena ketika jalan/ infrastruktur dibangun akan meningkatkan perekonomian daerah/ desa tersebut. Penting untuk diketahui publik, agar kami dan masyarakat bisa mengawasi,” jelasnya Zeini ketua LSM Super kabupaten Sumenep.

Sampai saat ini hingga berita dimuat belum ada respon/jawaban dari pemerintah desa atau Pemkab Sumenep. (red)

https://gempardata.com/