oleh

Kebijakan Physical Distancing Ladang Konflik, Jubir PPUPS: Asal Bupati Senang Saja

SUMENEP, Gempardata.com – Paguyuban Pelaku Usaha Pariwisata Sumenep (PPUPS) Madura, Jawa Timur, menyatakan kekecewaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha swasta di bidang pariwisata saat Covid-19.

Hal itu diketahui akibat Pernyataan Pemda di Media terkait Pelibatan Pelaku Usaha Pariwisata dalam Rapat Koordinasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pumuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep soal penutupan tempat wisata.

https://gempardata.com/

Menyikapi hal tersebut, Syaiful Anwar selaku Juru Bicara PPUPS dalam keterangan pers yang diterima media Gempardata.com mengungkapkan, pelaku usaha pariwisata Sumenep yang digarap oleh swasta tidak pernah dilibatkan ataupun diundang.

“Faktanya, pemilik destinasi wisata yang digarap oleh swasta tidak pernah dan tidak ada yang dilibatkan atau diundang dalam rapat koordinasi bersama” terang Syaiful Anwar, Jum’at (29/5/2020).

Menurut Anwar, fakta tersebut semakin mempertegas bahwa kondisi pemerintahan di Kabupaten ujung timur Pulau Madura penuh dengan konflik dan kepentingan satu sama lain dan hanya Asal Bupati Senang (ABS) saja.

“Kalau toh misal yang dilibatkan hanya pengelola destinasi milik Pemda, maka tentu hal ini sangat tidak mewakili kami selaku pengelola destinasi swasta” kesahnya.

Dijelaskan Anwar, sejak diberlakukan kebijakan Physical Distancing atau Social Distancing di Sumenep dalam memutus penyebaran Covid-19, ternyata masih ditemukan beberapa cafe dan tempat hiburan yang masih beroperasi.

“Fakta berbeda juga terjadi, cafe di tengah kota masih ramai lancar dan banyak orang berkerumun serta berkumpul” paparnya.

Hal itu, kata Anwar, merupakan salah satu dasar dan bukti bahwa Pemkab Sumenep dalam hal ini Disparbudpora dinilai tidak bekerja optimal selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. 

“Kami berharap pemerintah tegas dan tidak tebang pilih satu sama lain, tidak pula menampilkan kebodohannya kepada publik Sumenep dalam berkomunikasi sehingga mengesankan Pemda tidak bekerja, hanya memakan gaji buta,” pintanya.

Diketahui sebelumnya, Disparbudpora Sumenep membantah perihal cafe atau tempat hiburan yang disebut masih tetap beroperasi selama pandemi Corona Virus Disease 19 atau biasa disebut Covid-19.

“Ndak, tutup semua masih belum buka,” kata Bambang Irianto, Kepala Disparbudpora Sumenep, kepada sejumlah awak media pada hari, Kamis (28/5/2020) kemarin.

Menurutnya, cafe atau tempat hiburan ataupun tempat wisata baru bisa diperbolehkan beroperasi setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinyatakan benar-benar bebas dari wabah Covid-19 ini.

“Barusan sudah tegas Pak Bupati mengatakan dalam rapat, otomatis dibuka sampai waktu yang ditentukan nanti. Artinya, masih nunggu situasi,” tegasnya.

Untuk itu, Ia berharap jika ada cafe atau tempat hiburan lain masih beroperasi selama Covid-19, agar dilaporkan pada pihak berwajib. “Tidak ada istilah tebang pilih. Jika masih dan terbukti ada yang buka laporkan saja ke pihak yang berwajib bukan ke Dinas,” tukasnya. (sheno/dein)

https://gempardata.com/

Berita Terbaru