JAKARTA, Gempardata.com – Perthashop merupakan Program tindak lanjut Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri dengan PT. Pertamina Persero tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa, Kamis (18/02/2021)
Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan BBM di desa, terutama di 3.827 Kecamatan atau 53 persen Kecamatan di Indonesia yang belum terjangkau akses SPBU dengan memanfaatkan aset desa. Di mana, pada tahap awal sebagai crash program, akan diluncurkan pembangunan pertashop di 418 titik di mana pembangunan fasilitas dan manajerial pengelolaan akan dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero).
Ketua Umum DPP Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP), Aziz Sholeh menyatakan, sangat menyayangkan program Pertashop yang tidak menjual BBM jenis Pertalite dan Premium, karena Pertashop hanya menjual Pertamax, LPG non Subsidi dan Pelumas Enduro, yang sasarannya untuk konsumen yang jauh dari SPBU.
“Program Pertashop yang digulirkan pertamina pusat, yang program ini menjual kebutuhan produk Pertamax dan LPG non subsidi, ini jelas akan sangat tidak populer dan akan menjatuhkan citra buruk pada pemerintah, seharusnya pemerintah melalui pertamina, membuat sebuah kebijakan dan terobosan program agar subsidi tepat guna dan tepat sasaran, maka dengan ini saya selaku ketua umum J.P.K.P meminta kepada pemerintah dan pertamina untuk mengkaji ulang program tersebut dan di evaluasi ” ujarnya
Azis Sholeh mengatakan tujuan dari pertashop ini sudah sangat bagus karena targetnya bumdes, yang mana di samping mengangkat PAD Desa juga subsidi bisa tepat guna dan tepat sasaran, yang mana ini jadi visi misi J.P.K.P, karena yang mengetahui masyarakat miskin adalah pemdes, jadi agar program pertashop jadi solusi harusnya pemerintah melalui pertamina menjual produk BBM dan LPG bersubsidi, agar bisa dinikmati langsung masyarakat miskin.
“Karena yang selama ini terjadi justru subsidi banyak dinikmati masyarakat yang mampu dan kaya. nah, melalui program pertashop ini harusnya yang bersubsidi, yang harus dijualnya, karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang jauh dari SPBU, namun kalau yang non subsidi malah diberikan untuk pertashop lalu subsidi buat siapa sebenarnya,” kata Azis Sholeh di Kantor Pusat JPKP dengan nada kecewa.
Penulis: Al_Red | Editor: Ryan Palala.
Komentar