SUMENEP, Gempardata.com — Aksi demontrasi kembali digelar di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep pada pukul 08.00 Wib, aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Petani Garam Desa Pinggirpapas dan Karang anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep ini menyuarakan aspirasi rakyat petani garam yang ada diKabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jumat, (19/7/2019).
Edy Susanto, sekaligus korlap aksi meminta agar para wakil rakyat turut prihatin dan peduli terhadap petani garam. Karena, saat ini harga garam sangat anjlok sehingga para petani garam menangis. Aliansi yang tergabung Pemuda dan Mahasiswa tersebut mengajak DPRD Sumenep secara kongkrit memberikan bantuan dengan mengawal dan menyerukan agar pemerintah menyetop impor garam.
“Bahkan, ada beberapa faktor yang membuat harga garam anjlok pada tahun ini. salah satunya yaitu impor garam. Kami minta Wakil Rakyat ikut berjuang dan mengawal agar pemerintah menyetop impor garam.” tegasnya.
Lanjut Edy Susanto, bahwa pada tahun 2018 lalu, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan impor garam dengan kuota impor 3,7 juta ton. dengan realisasi impor sekitar 2 juta 718 ribu ton. Sedangkan kebutahan garam nasional 3, 7 ton. Kemudian Produksi Garam Nasional sebesar 2, 71 juta ton.
“Artinya jika melihat data tersebut kebijakan impor garam harus menyesuaikan dengan kebutuhan Nasional. Sehingga ada surplus kuota garam nasional yang tidak terserap.” jelasnya.
Selain itu, pihaknya menambahkan, dengan adanya kebijakan impor garam ada perbedaan atau persaingan harga garam impor dan garam nasional. Pada Tahun 2018, lalu harga garam impor per kilonya 600 ribu per ton. Sedangkan garam nasional 1.600 per ton. Harga impor yang lebih murah tersebut tentu mulai dari industri-industri penyerap garam rakyat, seperti manufaktur, farmasi dan lainnya akan lebih memilih garam impor karna harganya lebih murah. dengan begitu, kebijakan impor garam lebih menguntungkan terhadap industri industri besar bukan petani garam.
“Perlu di ingat bahwa mahalnya harga lokal itu, tidak hanya semerta-merta salah petani yang tak bisa menghasilkan garam berkualitas bagus. Akan tetapi, disebabkan dari beberapa hal mulai dari mata rantai yang bertingkat.” paparnya.
Sementara pada Tahun 2019, akhirnya Pemerintah membatasi produksi garam nasional sebesar 2 juta 327 ribu ton. dengan alasan peningkatan kualitas. padahal, faktanya cara produksi petani sudah mengikuti standart yang sudah ditetapkan. termasuk penggunaan geomembran.
“Artinya pemerintah hanya mencari alasan pembenaran terhadap kebijakan impor garam. Padahal impor garamlah yang mengakibatkan harga garam anlok saat ini hingga 450 ribu per tonnya. Sangat timpang yang pada Tahun 2018 lalu harga garam 1 juta 200 ribu.” ucapnya.
Selain itu, pihaknya meminta agar para Wakil Rakyat ikut menyerukan dan mengawal tuntutan mahasiswa yang dimana meminta stop garam impor yang menjadi akibat anjloknya harga garam local di petani, kembalikan stabilitas harga garam local dan Pemerintah agar memberikan subsidi kepada petani garam dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan kualitas produksi petani garam.
Sementara, Herman Dali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep berjanji akan menindaklanjuti aspirasi petani. Bahkan, pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan terhadap PT. Garam selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor produsi garam.
“Akan kami tindak lanjuti dan akan kami kawal tuntutan petani. Selain itu, kami berencana memanggil PT Garam Setelah rapat Banggar.” tutupnya. (seno/why)
