Gelar Sosialisasi Dan Bimtek Dana Desa, DPMD Sumenep Gandeng KPP Pratama Pamekasan

Sumenep|GemparData-Com,- Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD), bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Perpajakan pada tanggal 17-18 Oktober 2023 yang melibatkan seluruh 330 Kepala Desa , Kecamatan dan Pendamping Desa SE Kab. Sumenep Daratan maupun Kepulauan.

Pelaksanaan sosialisasi sekaligus Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpajakan Dana Desa ini dihadiri oleh Asisten III ( Bidang Adminstrasi Umum) Ramli S.Sos, M.Si sekaligus menyampaikan pesan pesan dari Bupati sumenep terhadap peserta sosialisasi dan Bimtek 2023, Kepala KPP Pratama Pamekasan, Anies Yudiono, Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa yang diwakili Kabid Pemdes ,R. Mukhlis Santoso, ST, MM, Inspektorat dan BPPKAD Sumenep.

Juga hadir dari Unsur Desa, Unsur Pendamping dan Unsur Kecamatan, masing masing 1orang yang dilaksanakan secara bertahap, tgl 17 oktober 2023 disesi ke- 1 (94 orang) dan disesi ke-2,(99 orang) sedangkan tanggal 18 Oktober 2023, disesi ke-1 (94 orang ) dan sesi ke-2,(97 orang) bertempat di aula hotel Musdalifah, Sumenep, Selasa.(17/10/2023)

https://gempardata.com/

Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni melalui Kabid Pemdes R. Mukhlis Santoso ST, MM mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini, Kepala Desa, Bendahara Desa, Pendamping Desa dan Pihak Kecamatan, dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Harus mengetahui mekanisme penetapan pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan. Sehingga dengan diterbitkannya NPWP Desa, Bendahara Desa memiliki kewajiban perpajakan berupa memungut atau memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas pengelolaan atau penggunaan dana desa,” tuturnya.

Dalam sosialisasi tersebut, kata kadis DPMD melalui Kabid Pemdes pihaknya menekankan berkewajiban perpajakan pada setiap alokasi dana desa.

Menurut dia, sosialisasi itu juga dalam rangka memberi pemahaman terhadap penjabaran peraturan menteri keuangan nomor 85 tahun 2019, maka pihaknya mengumpulkan seluruh perangkat Desa untuk melaksanakan dan mensosialisasikan keberadaan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD.

Anies Yudiono Kepala Pengawasan Kantor Pajak Pratama Pamekasan mengatakan, sosialisasi yang dibagi 4 sesi (Pagi dan Siang) menjelaskan aspek-aspek perpajakan terhadap pengelolaan dana desa.

” Dana desa yang jumlahnya besar tersebut merupakan bagian dari APBN yang wajib dipertanggung jawabkan. Tidak hanya membelanjakan dana desa tersebut, tapi para pengurus desa juga wajib melaksanakan kewajiban perpajakan atas dana desa yang digunakan,” katanya.

Para Bendahara Desa lanjut dia, perlu mengetahui dan memahami dengan baik beberapa jenis pajak yang terutang dalam setiap transaksi, serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait pajak yang ada di desa termasuk peraturan terbaru terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022.

“Jika pelaporan keuangan dana desa dilaksanakan dengan baik, maka kinerja desa akan meningkat,” ucapnya.

Sehingga lanjut dia, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala melalui bimtek kepada para Bendahara Desa terkait kewajiban sebagai Bendahara Pemerintah khususnya kepala desa.

Dengan berbekal pemahaman yang baik mengenai jenis transaksi dan pajak yang terutang, diharapkan praktek perpajakan di desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

PPh 22
1. Pembayaran atas Pembelian barang yang dilakukan Bendahara Instansi Pemerintah diatas 2 kita rupiah dipungut PPh 22 dan PPN.

2. Selain terutang PPh 22 sebesar 1,5% juga terutang PPN 11% atas pengarahan yang termasuk kriteria Barang Kena Pajak (BKP)

3. Bendahara instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemungutan PPh 22 dan PPN untuk pengadaan barang dan/atauJasa yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah.

4. PPh 22 dan PPN vatas transaksi tersebut diatas dilakukan oleh pihak lain (Marketplace dan Ritel Daring) yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Pemotongan dan Pemungutan :
a). Terutang dan Dipotong PPh 21
– Yang dibayarkan kepada orang pribadi
– Atas gaji, Honorarium, Uang Lembur, Tunjangan ataupun sebagai peserta kegiatan.

b). Terutang dan Dipungut PPh 22
– Yang dibayarkan atas pembelian
– Atas barang (berwujud fisik)
– Dipungut dengan pembayaran nominal tertentu
– Satu paket dengan pemungutan PPN

c). Terutang dan Pemotongan PPh 23
-. Yang dibayarkan kepada Badan ( CV atau PT).
-. Atas Jasa (Intangible/Tidak Terwujud Fisik)
-. Dipotong dengan pembayaran nominal berapapun
-. Atas Pembayaran Jumlah tertentu, jumlah tertentu juga dilakukan pemungutan PPN.

d). Terutang dan Dipotong PPh 4 ayat (2)
-. Yang pembayaran kegiatan usaha kontruksi
-. Satu paket dengan pemungutan PPN.

Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan Pajak :
1. Batas Waktu Pembayaran:
– Pemerintah Pusat dan Daerah
” UP : Maksimal 7 haribseetelah pembayaran
” LS : harinyang sama dengan pembayaran
2. Pemerintah Desa :
” palingblama tamggal 10 bulan berikutnya
3. PKP Instansi Pemerintah
” paling lama akhir bulan berikutnya

Batas Pelaporan :
# SPT PPh 21 (khusus PPh 21), tanggal 20 bulan berikutnya
# SPT unifikasi (PPh + PPN Put): tanggal 20 bulan berikutnya
# SPT PPN 1111( PPN bagi PKP): akhir bulan berikutnya (*)

https://gempardata.com/