PAMEKASAN, Gempardata.com — Potret kemiskinan di Negeri ini ternyata masih belum sepenuhnya tertangani dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, adalah bapak Tona (69) dan istrinya Juhriyah (65) warga Duwe’alas, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan tergolong orang yang tidak mampu, yang luput dari perhatian Pemerintah setempat.
Hasil dari pantauan Gempardata.com dua lansia ini tinggal di gubuk bambu sederhana yang jauh dari standar rumah layak huni. Kepada media ini Tona mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemkab Pameksan.
“Saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, jangankan berupa uang, beras dari Kepala Desa pun saya tidak pernah kebagian mas,” keluhnya, Sabtu (30/3/2019).
Juhriyah istri Tona juga menimpali bahwa selama ini dirinya luput dari bantuan pemerintah padahal dirinya sangat membutuhkan. “Memang benar pak kami tidak pernah mendapat bantuan apapun, baik dari kades maupun dari dinas. sedangkan kami sangat membutukan bantuan tersebut, kami hanya makan dan bertahan hidup dari hasil bertani serta uluran tangan tetangga” tambahnya.
Sementara itu, pamong (ketua RT) setempat, suhdi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dua warganya yang tergolong miskin luput dari perhatian Pemkab Pamekasan “Saya sudah mengajukan perihal bapak Tona dan istrinya ini ke Dinas Sosial, tapi dari pihak Dinas tidak bisa menerima pengajuan baru” terangnya.
“Jadi apa yang dikatakan mereka berdua, (Tona dan istrinya) benar mas, seharusnya dapat bantuan dari pemerintah, saya pernah mengajukan warga yg lain ke dinas sosial tapi dari pihak dinas tidak bisa menerima pengajuan baru, alasannya saya tidak tahu, makanya bapak tona dan istrinya ini tidak kami ajukan karna kami merasa sia sai, yang pasti kami sudah mengajukan” sambungnya.
Di tempat yang sama, Abd Rohman dari aktivis Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) saat memyambangi kediaman Tona mengatakan, peraturan pemerintah seharusnya lunak dan tidak kaku untuk rakyat miskin ini perlu ada perubahan.
“kalau seperti ini kebijakan pemerintah harus dirubah, bagaimana orang miskin yang luput dari pantauan pemerintah tidak dapat bantuan, pengajuannya tidak bisa diterima hanya karena baru” tegasnya geram. (Sgk/hmd/why)
