oleh

Buntut Kasus Ahmadiyah, Butuh Negara Me-riayah

Oleh: Meitya Rahma, S. Pd
Toleransi di negri ini selalu diagung agungkan. Toleransi ini diklaim sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Jika toleransi tidak ada maka masyarakat akan terjadi konflik begitu kira kira. Biasanya toleransi selalu disematkan dengan agama. Hal-hal yang merusak toleransi akan diusut oleh aparat. Seperti kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Perusakan diduga dilakukan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana mengatakan, pembakaran dan pengrusakan Masjid dilakukan oleh kurang lebih 130 orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Umat Islam. Mereka membakar masjid dan melemparinya dengan botol plastik yang telah diisi bensin. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Go mengatakan perusakan itu dipicu oleh kekecewaan massa yang tidak terima karena Pemerintah Kabupaten Sintang hanya menghentikan kegiatan di masjid itu (CNNindonesia.com, 5/9/21)
Sekretaris Jendral PBNU, Helmy Faishal Zaini Helmy menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah persoalan, bukan main hakim sendiri. “Kami mengecam keras segala aksi perusakan, karena ini bertentangan dengan nilai agama, terlebih indonesia adalah negara hukum. Ia menghimbau penyelesaian segala persoalan ini dengan musyawarah mufakat, bukan main hakim sendiri, karena negara kita berasas pada hukum dan perundang-undangan (Republika.co.id,5/9/21).
Jika melihat dengan bijak kasus pengrusakan ini maka akan ditemukan titik permaslahan yang sebenarnya. Sebagai seorang Muslim tentu ingin menjaga kemurnian akidahnya. Akidah Islam yang bertolak dari kalimat ” La illa ha illallah, Muhamadarosulullah”. Tiada tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kalimat thoyibah ini adalah wujud keyakinan sebagai umat Islam bahwa Allah sebagai Tuhan dan mengimani Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Inilah prinsip yang dipegang oleh seorang Muslim. Lalu jika ada yang melenceng dari prinsip akidah Islam maka Muslim wajib meluruskannya. Jika kita kembali mengingat tentang bagaimana sebenarnya Ahmadiyah ini. Apakah mereka benar beragama Islam ataukah agama baru. Seperti yang sudah diketahui bahwa Ahmadiyah memiliki prinsip akidah yang dipegang melenceng dari akidah Islam.
Hal prinsip yang membedakan antara Islam dan Ahmadiyah, adalah masalah kenabian. Karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad yang juga sebagai pemimpin Ahmadiyah diyakini sebagai nabi dan sekaligus sebagai al Masih yang dijanjikan. Mengenai perbedaan prinsip akidah ini tidak lagi dalam wilayah yang dapat ditoleransi. Jika ada yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka itu merupakan penyimpangan akidah. Ketika terjadi penyimpangan, maka harus ada upaya untuk meluruskannya kecuali jika Ahmadiyah tidak membawa nama Islam. Artinya Ahmadiyah bukan mengaku Muslim, namun menjadi agama baru, bukan Islam.

Bukan hanya di Indonesia saja yang mengatakan bahwa Ahmadiyah bukanlah menganut akidah Islam. Catur Wahyudi, dosen FISIP Universitas Merdeka mengatakan karena perbedaan keyakinan soal kenabian, Rabithah Alam al Islami, Liga Muslim Dunia yang berpengaruh, pada tahun 1974 menyatakan Ahmadiyah bukan Muslim. Akademi Fiqh Islam di Organisasi Konferensi Islam (OKI) -yang kini dikenal dengan Organisasi Kerja Sama Islam- ketika pada tahun 1985 menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam (CNN.indonesia).
Awalnya Ahmadiyah dapat diterima oleh umat Islam di Indonesia, setelah organisasi Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiyah bukan Muslim maka umat Muslim Indonediapun melarang Ahmadiyah berkembang di Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah pada tahun 1980 yang kemudian diperkuat dengan fatwa lagi pada tahun 2005 ,yang berisi bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat, menyesatkan dan sudah keluar dari Islam. (CNN.indonesia)
Dengan demikian wajar jika ada yang protes dengan adanya kegiatan jamaah Ahmadiyah. Karena secara hukum Ahmadiyah telah dinyatakan sesat dan keluar dari Islam. Jika telah dikatakan keluar dari Islam maka secara logika jemaah Ahmadiyah tidak lagi beraktifitas di rumah ibadah umat Islam (masjid). Juga tidak boleh menampakkan kegiatan dalam peribadatan.
Kasus pengerusakan ini sebenarnya dipicu oleh kekecewaan massa yang tidak terima karena pemerintah kabupaten Sintang hanya menghentikan kegiatan di masjid. Jadi ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang tidak tegas dalam menyikapi jamaah Ahmadiyah. Jika pemerintah daerah tegas dalam menyikapi adanya kegiatan jamaah Ahmadiyah yang masih aktif, tentu hal ini tidak akan terjadi.
Berprasangka baik, membangun kebersamaan merupakan harapan sekjen PBNU untuk membangun dialog antar umat beragama, atau antar mazhab. Hal ini dilakukan agar masyarakat senantiasa dapat hidup dalam satu ikatan kewarganegaraan. Harapan sekjen PBNU ini memanglah baik. Namun dialog ini bukan menjadi solusi untuk memaklumi Jamaah Ahmadiyah yang masih mengaku sebagai umat Islam. Karena biasanya forum-forum dialog yang diadakan adalah sebagai upaya untuk meligitimasi eksistensi jamaah Ahmadiyah. Bukan menghentikan aktifitas jemaah Ahmadiyah. Maka semakin nampaklah upaya liberalisasi agama di negri ini gencar dilakukan oleh pemerintah.
Serba salah hidup di jaman kapitalis sekuler seperti sekarang ini. Ingin menjaga kemurnian akidah saja sulit. Aliran sesat pun tumbuh subur di negri ini. Pangkal masalah ini adalah tiadanya upaya maksimal negara untuk menghilangkan eksistensi aliran sesat di tengah masyarakat. Negara tidak mampu tuntas menangani aliran sesat karena liberalisme, HAM yang mengakar disemua lini.
Solusinya bukanlah dengan meningkatkan toleransi antar warga karena Islam mengharamkan toeransi terhadap kesesatan. Solusinya adalah dengan menegaskan kriteria aliran sesat seperti apa. Kemudian melarang aliran sesat ini eksistensi di tengah masyarakat. Pemerintah memberikan edukasi pada publik agar jelas pemikiran dan sikapnya mengadapi aliran sesat tersebut. Upaya ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ( negara) untuk me-riayah / mengurusi secara serius agar kasus seperti ini tak terulang kembali.

https://gempardata.com/

Tentang Penulis: Gempardata.com Gempar Data

Gambar Gravatar
Media Online Gempardata.com hadir bersama media lain dengan Menyajikan Berita berdasarkan Fakta

Berita Terbaru