SUMENEP, Gempardata.com – MH Said Abdullah, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura), gelar Serap Aspirasi (Reses) bersama ratusan Kepala Desa se Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (29/7/2020).
Acara yang bertempat di Aula de Debaghraf Hotel tersebut, Said Abdullah mengajak ratusan Kades di Sumenep untuk terus melayani masyarakat dengan maksimal di semua aspek. “Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal,” terang Said, sapaan akrabnya.
Dijelaskan Said Abdillah, bahwa kedatangannya ke Kota Sumekar itu tidak lain untuk melakukan serap aspirasi bersama Kepala Desa terkait situasi dan kondisi desa di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Kami ingin tahu aspirasi dan kondisi desa. Sebab, refocusing dana desa diarahkan ke BLT, ke masyarakat. Ingin tahu bagaimana pelaksanaan dan sebagainya. Alhamdulillah berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan,” ucapnya.
Menurut MH Said Abdillah, dalam serap aspirasi ini, seluruh Kepala Desa berharap ke depan regulasi-regulasi tidak terlalu birokratis. Sehingga Dana Desa (DD) lebih mudah pencairannya.
“Itu yang diinginkan kepala desa, regulasi tak terlalu birokratis. Agar tidak terjadi deregulasi. Artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa,” jelas Ketua Banggar DPR RI itu.
Terlepas soal Desa, Said juga menyampaikan tiga hal, pertama tentang Pendidikan. Diinginkan kedepan, semua kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah, mulai dari seragam hingga buku.
“Bahkan, berharap seragam anak didik dijahit sendiri oleh orang tua. Tujuannya, selain ukuran seragam sesuai harapan, bisa membantu para tukang jahit lokal sehingga mereka bisa bekerja, tidak menganggur,” tuturnya.
Kedua, Bidang Kesehatan. Dikatakan Said, meski ada BPJS, ternyata masih banyak masyarakat yang belum menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal tersebut, menurutnya karena pendataan amburadul.
“Kami harap pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid agar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, soal Kedaulatan Pangan. Memurutnya, pahlawan pangan itu ada di Desa. Semua petani harus dipastikan hasil panennya di beli secara layak. Tempo dulu, kata Said, tidak ada masyarakat yang kelaparan.
“Karena, orang dahulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan, di pekarangan rumahnya pun ditanami ‘marongghi’. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya” utaranya.
Untuk itu, lanjut Said menuturkan, ke depan kalau ada Bantuan Sosial (bansos) dirinya berharap harus beli ke petani. “Jangan beli ke grosir. Beli ke petani. Itu harapan kita,” tegas dia.
Disisi lain, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono merasa senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah yang saat ini juga menjabat Ketua Banggar DPR RI.
“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades ke Pak Said, termasuk tentang regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis sehingga pencairannya mudah,” pungkasnya. (sheno/dein)
