Bersama DPMD Sumenep Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa

SUMENEP, Gempardata.com – Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes, Pemkab Sumenep melalui DPMD Sumenep mengelar Workshop evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes versi 2.0 di Kabupaten Sumenep. Kamis, 24/10/2019.

Acara yang di mulai sejak pukul 08.00 Wib bertempat di Gedung KORPRI Sumenep dihadiri oleh Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si., Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, SH., anggota Forkopinda, DPR RI, BPKP Jawa timur, pimpinan OPD, serta para Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Sumenep.

https://gempardata.com/

Workshop dengan tema “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel dengan Menggunakan Aplikasi Siskuades” juga mengadirkan nara sumber Dra. Hj. Elviana M, Si Ketua komite 4 dewan perwakilan daerah, ABD Kholik DPK Jawa Timur, Kepala Sub. Iskandar direktur BPKP Jawa Timur.

“Salah satu dari wujud pelaksanaan amanat tersebut adalah dilaksanakan workshop evaluasi impelementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes versi 2.0 di Kabupaten Sumenep.” kata Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si dalam sambutannya.

Menurut Busyro, lahirnya undang-undang desa tidak lagi menempatkan desa hanya sebagai objek dari suatu pembangunan. Melainkan juga, desa dituntut sebagai subjek dari pembangunan.

“Artinya, desa memiliki kewenangan dalam hal membangun desanya masing-masing. Tentunya masih dalam kewenangan desa dan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” jelasnya.

Busyro menambahkan, desa yang dinakhodai seorang kepala desa diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan di desanya masing-masing melalui musyawarah desa. Ia menilai, workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes versi 2.0 sangatlah penting.

“Hal ini untuk mendorong adanya transparansi pengelolaan anggaran di desa sesuai asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” ucapnya.

Bupati dua periode ini berpesan kepada seluruh kepala desa untuk bersinergi dalam membangun desa. Hal itu, dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa. Pihaknya mendorong pengelolaan anggaran desa secara terbuka untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

“Cari ide dan inovasi terbaik bagi kemajuan desa masing-masing. Ayo berlomba-lomba membangun desa untuk menjadi lebih baik.” tutupnya. (seno/ardy/why)

https://gempardata.com/