Sumenep-Gempardata.Com,- Ketika mendengar kata pemimpin, banyak orang akan berpikir tentang seseorang yang memimpin suatu organisasi atau institusi seperti Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, bahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut Kepala Dinas.
Memang tidak salah memiliki anggapan tersebut karena pengalaman tentu akan membentuk karakter seseorang, sehingga orang dengan ‘jam terbang’ yang tinggi seringkali dianggap lebih mumpuni untuk menjadi pemimpin.
Saat ini, masyarakat Sumenep, Tokoh Agama, Aktivis sudah bisa menilai dan mengetahui pemimpin baik dan yang tidak baik di berbagai institusi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Sumenep terutama dari segi karakter.
Pemimpin yang baik harus memiliki integritas, keberanian, rasa hormat, kesadaran diri, empati, dan rasa syukur. Mereka juga harus memiliki kecekatan dalam mengambil keputusan dan mengetahui bagaimana mendelegasikan dan berkomunikasi secara efektif.
Perihal sikap arogansi Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sumenep yang melontarkan kata yang amat seronok dan tak pantas diucapkan oleh seorang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Colokna (mulutnya-red) kepada peserta aksi lantaran diminta mundur jika tidak berani menerbitkan surat rekomendasi penutupan SA Beauty Clinic dan Academy. ketika sedang tiktokers via celuler dengan peserta aksi melalui telepon anak buahnya saat itu Tentunya para Pejabat Elite Sumenep sangat kecewa dengan hal itu. Dinkes Sumenep seharusnya memberikan warning terhadap owner dan oknum ke dua dokter tersebut diatas, tegas Endar saat di konfirmasi pewarta GemparData-Com.
Sudarsono, mengatakan seharusnya Bupati Sumenep lebih selektif dalam meng-estafet kepala OPD, bagiamana tingkat elektabilitas dan akuntabilitas sebagai seorang pemimpin serta mempunyai dedikasi yang tinggi juga memberikan pendidikan karakter agar Meningkatkan kualitas kepemimpinannya, pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, tukasnya.
” bukan tanpa dasar dan alasan yang kuat. faktanya, sampai saat ini klinik kecantikan ilegal yang disorot oleh rekan-rekan aktivis belum ditindak dengan tegas oleh Dinas Kesehatan Sumenep selaku penyelenggara pemerintahan di bidang kesehatan,”
” Apalagi teman-teman aktivis pada saat menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap Dinas Kesehatan Sumenep itu dilindungi oleh Undang-Undang. Selain itu kita sebagai rakyat mempunyai hak untuk mengontrol kinerja pemerintah dan para aparaturnya,” ujarnya, senin (05/02).
Jika ada pejabat publik, lanjut dia, apalagi yang bersangkutan adalah pimpinan OPD yang notabene mereka dibayar oleh negara menggunakan uang rakyat, namun enggan dikritik oleh rakyat sebaiknya mundur saja dari jabatannya.
” Kalau perlu jangan hanya mundur dari pimpinan OPD, tapi mundur jadi pegawai pemerintah,” jelasnya.
Selebihnya, Menurut pria yang akrab disapa Endar itu memaparkan, Plt Kadis Kesehatan Sumenep ini bukan kali ini saja mempertontonkan sikap anti kritik. Ketika didemo oleh masyarakat terkait masalah kematian bayi di Kecamatan Batang-Batang dia juga menunjukkan sikap arogan dan hampir bentrok dengan massa aksi.
” Untuk itu kami minta kepada Bupati Sumenep segera mengganti Plt Kadinkes Sumenep. Karena dia tidak layak sebagai pimpinan OPD padahal Dia sebagai kepanjangan Bupati Sumenep untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan,” tutup Endar Mahasiswa Hukum Unija Sumenep (Read-One).